 |
| Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suryani, memberikan keterangan kepada awak media terkait penanganan dan rehabilitasi jaringan irigasi pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumbar, di kantornya, Selasa (30/12). |
Padang, MP----- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur irigasi. Di Sumatera Barat sendiri, tercatat sebanyak 656 unit jaringan irigasi terdampak, baik tertimbun material longsor maupun tertutup endapan lumpur banjir.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suryani, ST, SP, mengatakan bahwa seluruh jaringan irigasi terdampak kini telah kembali berfungsi.
“Pasca-bencana, seluruh irigasi yang terdampak telah dibersihkan. Saat ini air sudah kembali mengalir ke sawah-sawah masyarakat,” ujar Rifda saat dikonfirmasi, Selasa (30/12).
Rifda menjelaskan, dari total jaringan irigasi tersebut, 24 irigasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar, sementara sisanya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, seluruh irigasi yang rusak telah didata dan diusulkan untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Sumbar memanfaatkan peluang pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dengan mengajukan usulan melalui Aplikasi Digital SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi).
“Melalui SIPURI, kita mengusulkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan irigasi, mulai dari saluran primer hingga tersier, guna mendukung swasembada pangan nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, perencanaan teknis rehabilitasi irigasi yang akan dibantu atau diambil alih oleh pemerintah pusat telah disiapkan dan diajukan melalui sistem tersebut.
Sementara itu, untuk penanganan kerusakan pada sungai dan bendungan irigasi, pengusulan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berdasarkan hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
“Dokumen R3P ini disusun bersama BNPB dan pemangku kepentingan lainnya untuk periode waktu tertentu, dan telah melalui uji materi di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB),” ungkap Rifda.
Ia menyebutkan, kerusakan yang paling dominan akibat bencana adalah tertimbunnya jaringan saluran irigasi oleh tanah longsor serta sedimentasi lumpur banjir. Sementara untuk bendungan yang jebol, penanganan darurat telah dilakukan agar aliran air ke sawah tidak terputus.
“Pada masa tanggap darurat, air sudah kembali mengalir ke areal pertanian di Gunung Nago dan Guo di Kota Padang, serta Koto Padang di Kabupaten Dharmasraya, Koto Tuo, Gumarang, dan sejumlah daerah lainnya,” katanya.
Secara keseluruhan, total kebutuhan anggaran perbaikan 656 jaringan irigasi terdampak mencapai Rp1,3 triliun, dan telah diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Harapannya, rehabilitasi ini dapat segera terealisasi demi menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat,” pungkas Rifda.
(Obral Chaniago)
