 |
| Kepala BPBPK Sumatera Barat Maria Doeni Isa mendampingi Wakil Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Gani Ghazali bersama Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda dan Direktur Utama PDAM Kota Padang Hendra Pebrizal saat meninjau Intake Palukahan, Rabu (24/12). |
Padang, MP----- Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat menunjuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
 |
| Proses penanganan darurat di Intake Palukahan dilakukan dengan menerjunkan satu unit eskavator untuk mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana, Rabu (24/12). |
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa penunjukan langsung BUMN dilakukan karena keterbatasan anggaran tanggap darurat, di mana mekanisme pembiayaan baru dapat dibayarkan hingga satu tahun setelah pekerjaan selesai dan melalui proses audit.
 |
| Jejeran mobil tangki air di halaman Kantor BPBPK Sumatera Barat disiagakan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga di lokasi terdampak bencana hidrometeorologi. |
“Penanganan rehab rekon terbagi dua. Wilayah yang masih berstatus tanggap darurat seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman diperpanjang hingga 27 Desember. Sementara Kota Padang sudah masuk masa transisi,” ujar Maria kepada wartawan di Padang, Jumat (26/12).
Salah satu fokus utama adalah pemulihan SPAM Palukahan yang melayani wilayah utara Kota Padang dengan cakupan sekitar 50 ribu kepala keluarga atau 200 ribu jiwa. BPBPK menggunakan pipa transmisi bantuan pusat sebanyak 261 batang untuk kebutuhan darurat.
Dari total 400 batang pipa yang hanyut akibat banjir, kini dilakukan pemasangan 250 batang di sisi kiri dan kanan sungai masing-masing sepanjang 782 meter. Hingga saat ini, sekitar 50 batang pipa telah terpasang, meski pengerjaan menghadapi medan ekstrem di tepi sungai dan kondisi cuaca yang belum stabil.
“Target kami, layanan air wilayah utara Kota Padang bisa kembali normal paling lambat 15–16 Januari 2026. TNI juga akan membantu pengerjaan di lokasi yang curam sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Selain itu, BPBPK juga membangun kolam prasedimentasi (kolam pengendapan lumpur) dari beton untuk mengatasi kekeruhan air baku yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air (IPA). Pembangunan fasilitas ini diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan.
Untuk penanganan darurat secara keseluruhan, BPBPK menargetkan penyelesaian pada akhir Januari 2026, sementara pekerjaan permanen membutuhkan waktu lebih panjang karena masuk dalam tahapan rehab rekon.
Adapun pembagian penugasan BUMN meliputi:
PT Hutama Karya: Kota Padang dan Kabupaten Agam
PT Wijaya Karya (WIKA): Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
PT PP: Kota Solok dan Kabupaten Solok
Total nilai pekerjaan darurat mencapai sekitar Rp489 miliar, dengan sebagian pekerjaan lanjutan akan dilakukan melalui mekanisme tender.
Dengan penugasan langsung kepada BUMN strategis dan dukungan lintas sektor, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat.
Meski dihadapkan pada medan ekstrem, cuaca yang belum stabil, serta keterbatasan skema pembiayaan darurat, proses penanganan tetap berjalan dengan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme audit berlapis.
Pemerintah berharap, pemulihan layanan air bersih dan infrastruktur vital lainnya tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ketahanan wilayah menghadapi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
(Red/mp)
