Padang Pariaman, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memulai pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana dengan menggelar kegiatan peletakan batu pertama pada Sabtu, 13 Desember 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu wilayah terdampak.
Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kapolda Sumatera Barat Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, serta Sekretaris Utama BNPB. Hadir pula unsur Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pembangunan Huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kelayakan hunian warga pascabencana.
“Huntara ini kita bangun sebagai solusi darurat yang manusiawi dan aman bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berkomitmen agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian, sambil kita menyiapkan hunian tetap secara bertahap dan terencana,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pemulihan. “Penanganan pascabencana tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, serta dukungan masyarakat agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Kegiatan ini turut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai wujud koordinasi dan kebersamaan dalam penanganan pascabencana.
Lokasi pembangunan Huntara berada di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, dengan luas lahan sekitar 1,7 hektare. Pada tahap awal, diusulkan pembangunan sebanyak 34 unit Huntara bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap pembangunan Huntara ini dapat segera rampung dan dimanfaatkan, sehingga mampu meringankan beban warga sekaligus menjadi fondasi awal pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
(Rel/hms.sb)
