 |
| Kerusakan badan sungai terlihat jelas di sekitar area tambang, menimbulkan kekhawatiran akan potensi bencana lingkungan. |
Sawahlunto, MP----- Aktivitas tambang emas diduga ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dilaporkan semakin marak di wilayah Sawahlunto. Puluhan alat berat jenis ekskavator diduga beroperasi di berbagai titik, memicu keresahan masyarakat sekaligus kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
 |
| Aliran sungai tercemar : Areal persawahan telah berubah jadi tambang, air sungai berubah keruh diduga akibat aktivitas tambang, kondisi ini berpotensi merusak ekosistem dan mengancam sumber air masyarakat. |
Hasil penelusuran tim media di lapangan pada Rabu (4/3/2026) menemukan aktivitas tambang yang diduga tidak berizin tersebar di wilayah Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Beberapa titik yang terpantau berada di Desa Rantih dan Desa Kolok Mudik.
Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, aktivitas diduga PETI juga disebut - sebut tersebar di sejumlah wilayah lain seperti Nagari Sirambang, Desa Balai Batu Sandaran, kawasan Muaro Kalaban, serta sejumlah titik lainnya di wilayah Kota Sawahlunto.
Di wilayah Kolok Mudik, kondisi lingkungan terlihat memprihatinkan. Areal persawahan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat kini tampak porak - poranda setelah digali alat berat. Lubang - lubang besar terlihat bermunculan di sejumlah lokasi, sementara tanah yang sebelumnya produktif berubah menjadi hamparan lahan rusak.
Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada areal persawahan, tetapi juga merambah wilayah aliran sungai. Air sungai yang sebelumnya jernih kini berubah keruh kecoklatan akibat sedimentasi tanah dari aktivitas penggalian. Bahkan di beberapa titik, badan sungai terlihat rusak dan hancur akibat pengerukan menggunakan alat berat, mengubah alur alami sungai serta merusak struktur tebing sungai.
Kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya merusak ekosistem perairan, tetapi juga berpotensi memicu banjir dan longsor di kawasan sekitar, terutama saat musim hujan.
Di beberapa titik, tim media melihat puluhan orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang tersebut bekerja di sekitar alat berat yang terus beroperasi hampir setiap hari.
Saat berada di salah satu lokasi tambang di Desa Kolok Mudik, tim media juga sempat menemui seorang pria bernama Zainal yang mengaku sebagai koordinator di lokasi tambang tersebut.
Kepada tim media, Zainal menyebut dirinya hanya bertugas mengawasi aktivitas tambang di lapangan dan tidak mengetahui persoalan perizinan.
“Saya di sini hanya sebagai koordinator yang mengawasi areal tambang saja. Kalau soal izin saya tidak tahu,” ujarnya.
Ia kemudian menyarankan agar persoalan perizinan ditanyakan kepada seseorang bernama Egi.
“Soal izin silakan hubungi Egi, dia anak mantan wali kota dulu,” kata Zainal.
Tim media kemudian mencoba menghubungi Egi untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, Egi belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.
Aktivitas tambang ini memicu keresahan masyarakat. Namun warga mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan tersebut karena sebagian besar lokasi tambang berada di lahan milik pribadi.
“Dulu sawah di sini masih bagus. Sekarang sudah banyak yang rusak digali alat berat. Air sungai juga sudah keruh. Kami takut nanti terjadi banjir atau longsor,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Sekretaris Desa Kolok Mudik, Feri Indra Putra, yang ditemui tim media di kantor desa, Rabu (4/3/2026), mengaku pemerintah desa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi terkait aktivitas tambang di wilayah tersebut.
“Pemerintah desa tidak pernah diberitahu baik oleh pemilik lahan maupun pengelola tambang. Jadi kami juga tidak tahu apakah kegiatan itu memiliki izin atau tidak,” ujarnya.
Untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah, tim media mencoba melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Riyandra Putra di kantornya di Sawahlunto. Namun upaya tersebut tidak berhasil.
Ajudan wali kota menyampaikan bahwa wali kota tidak dapat ditemui karena akan menghadiri agenda bersama pihak kementerian. Tim media sempat menunggu sekitar 23 menit di sekitar ruang kerja wali kota, namun yang bersangkutan tidak keluar melalui pintu utama. Belakangan diketahui wali kota telah meninggalkan kantor melalui pintu lain dan langsung menuju mobil dinasnya.
Sejumlah masyarakat yang berada di sekitar kantor wali kota bahkan menilai kepala daerah tersebut memang jarang terlihat berbaur dengan masyarakat.
“Memang susah ditemui,” ujar seorang warga yang berada di sekitar lokasi.
Tim media juga mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian di Polres Sawahlunto. Namun petugas menyampaikan Kapolres dan Wakapolres sedang berada di Padang.
Seorang perwira yang ditemui di kantor Polres mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan penjelasan kepada media massa terkait persoalan tambang.
“Saya tidak punya kewenangan memberikan penjelasan soal tambang kepada media. Silakan langsung kepada pimpinan,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kapolres melalui telepon dan pesan singkat belum mendapatkan tanggapan.
Maraknya aktivitas tambang yang diduga ilegal ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Pada akhir November 2025 lalu, bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menghancurkan permukiman warga, merusak berbagai fasilitas kehidupan, serta menimbulkan ratusan korban jiwa.
Bencana tersebut oleh banyak kalangan dinilai tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang tidak terkendali.
Jika aktivitas tambang yang diduga ilegal ini terus dibiarkan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, bukan tidak mungkin kerusakan lingkungan di Sawahlunto akan semakin meluas. Ketika sawah rusak, sungai tercemar, bahkan badan sungai hancur akibat pengerukan, maka daya dukung alam akan semakin melemah.
Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa tindakan nyata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
(Red/Rj)
