 |
| Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyampaikan pemaparan perkembangan penanganan dan rencana pemulihan pascabencana Kota Padang Panjang saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanggulangan Bencana tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar secara virtual, Senin (15/12/2025). |
Padang Panjang MP----- Pemerintah Kota Padang Panjang resmi memasuki tahapan transisi pemulihan pascabencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanggulangan Bencana tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara virtual, Senin (15/12/2025).
Rapat yang diikuti dari Posko Tanggap Darurat di Markas Koramil 01 Padang Panjang ini dihadiri Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra bersama Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, serta diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya data yang akurat dan terverifikasi terkait dampak bencana serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar penentuan kebijakan dan program pemulihan ke depan.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur terdampak bencana, khususnya akses jalan, secara bertahap telah menunjukkan progres positif. Ia turut mengapresiasi kinerja kepala daerah dalam merespons dan menangani dampak bencana di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Allex Saputra melaporkan perkembangan penanganan bencana di Kota Padang Panjang. Ia menyebutkan, terhitung sejak 14 Desember 2025, Padang Panjang secara resmi memasuki masa transisi pemulihan yang direncanakan berlangsung selama enam bulan.
“Selama masa tanggap darurat, seluruh potensi dan sumber daya telah kami kerahkan secara maksimal untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ujar Allex.
Lebih lanjut, Allex mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah memulai langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Lahan yang direncanakan untuk hunian tetap telah tersedia dan telah dilakukan survei oleh kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, Allex juga meminta arahan serta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pemanfaatan lahan milik TNI di Kelurahan Kampung Manggis sebagai salah satu alternatif lokasi pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Selain sektor perumahan, berbagai perangkat daerah seperti BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pangan dan Pertanian, Perkim LH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta OPD terkait lainnya turut menyampaikan laporan teknis. Laporan tersebut mencakup kebutuhan pemulihan di sektor pendidikan, rumah ibadah, infrastruktur jalan, hingga pertanian, lengkap dengan rencana anggaran biaya fisik dan nonfisik.
(hms.pj)
