![]() |
| Gubernur bersama Kadisos Sumbar serahkan bantuan sembako di Solok. (photo dok. Dinsos Sumbar). |
Padang, MP----- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sampai ini hari 17 Desember telah menyalurkan semua bantuan ke seluruh daerah kabupaten/kota bagi warga terdampak bencana alam banjir dan longsor akhir Nopember 2025.
Stok barang bantuan bencana alam di posko penampungan Dinas Sosial Provinsi Sumbar nyaris kosong.
Karena Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sumbar, bergerak tentang penanganan perlindungan dan jaminan soasial, baik disaat tidak ada bencana maupun disaat peristiwa bencana dan pasca bencana, kata Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumbar, Jhoneri, SH saat dikonfirmasi.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Drs. H Syaifullah, MM melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Jhoneri menyebutkan, sumber bantuan yang telah disalurkan berasal dari jaringan lintas sektoral Kementerian Sosial (Kemensos), ungkapnya.
"Hingga saat ini pula nyaris tidak ada lagi stok bantuan yang terkumpul, karena setiap materi bantuan telah disalurkan. Kecuali, yang masih ada di posko penampungan barang bantuan tak begitu banyak lagi", ungkap Jhoneri.
"Yang ada di posko penampungan barang bantuan, khususnya di posko penampungan Kantor Dinas Sosial Sumbar, yang hanya lagi berupa dus makanan ringan buat anak-anak. Termasuk bantuan nasi bungkus yang masih tetap berjalan disalurkan kepada warga terdampak", ujarnya.
"Jumlah bantuan nasi bungkus kita sesuaikan dengan kondisi dilapangan, sebagian warga yang mengungsi sebelumnya telah kembali ke rumahnya, dan warga tersebut sudah memasak dirumahnya masing-masing bagi warga terdampak bencana di Kota Padang", jelas Jhoneri menginformasikan.
Sebelumnya ini, ketika tanggap darurat jumlah bantuan nasi bungkus untuk warga terdampak dalam Kota Padang mencapai 1000 bungkus per hari dengan dua dapur umum di kantor dinas ini dan di Guo. Dan, sampai Rabu 17 Desember ini kedua dapur umum di Kantor Dinas Sosial Sumbar, dan di Guo masih tetap mendistribusikan sebanyak 250 nasi bungkus, sebut Jhoneri merincikan seputar bantuan.
"Tetapi dapur umum di Guo tidak selalu pula sebanyak yang disediakan oleh dapur umum di kantor dinas, di Guo bervariasi jumlah nasi bungkus yang disalurkan", katanya.
Diamati, dengan jumlah penyaluran nasi bungkus bervariasi ini, bahwa warga yang terdampak bencana di Kota Padang telah berangsur pulih.
Perihal ini terlihat dari konfirmasi awak media bersama Kabid Linjamsos Jhoneri mengatakan, telah terjadi penurunan jumlah penyaluran bantuan nasi bungkus.
Secara kazatmata, dan psikologi, dampak bencana tinggal pemulihan infrastruktur yang hancur sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap fasilitas umum atau sarana dan prasrana publik.
Bagaimana Pula Dengan Daerah Kabupaten dan Kota YangTerdampak Bencana Lainnya ?
Menurut Jhoneri, "Agam dan Tanah Datar tetap kita pantau dan monitor. Di Agam ada dapur umum Dinas Sosial Sumbar di Malalak. Dan di Tanah Datar ada dapur Umum kita di Malalo. Dan, keberadaan dapur umum kita di dua daerah tersebut tetap kita maksimalkan jumlah bantuan nasi bungkus bagi warga di tempat pengungsian sampai tanggal 22 Desember batas tanggap darurat bencana alam di Sumbar", imbuh Jhoneri.
Karena dapur umum selain dari Dinas Sosial ada juga dapur umum bantuan mandiri.
Sesuai penuturan Jhoneri, bahwa semua bantuan bencana alam dan pasca bencana ini yang masuk ke Sumbar, baik bantuan dari sektor pemerintah, swasta, dan bantuan mandiri, ia (Jhoneri) menilai sesuai pengamatannya cukup merata ke semua daerah terdampak, dan hingga hari ini pun tak ada keluhan atas kesenjangan penyaluran bantuan, jelasnya.
Terkait bantuan dari pemerintah OPD Provinsi Sumbar, pun ada pula yang menyalurkan bantuan secara mandiri serta kerjasama dengan BPBD daerah setempat seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultur, Perkebunan (Dispertahorhutbun) Sumbar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, ujarnya.
"Artinya, setiap penyaluran bantuan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumbar, dan BPBD tingkatan Provinsi Sumbar, dan BPBD daerah kabupaten/kota, walaupun sumber bantuan tersebut berasal dari sesama OPD Provinsi Sumbar juga", pungkasnya.
(Obral Chaniago)
