 |
| Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Aktivasi Klinik UMKM bertema “Perlindungan dan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana” di Aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, disaksikan jajaran pemerintah daerah dan pelaku UMKM. |
Padang, MP----- Aktivasi Klinik UMKM yang diresmikan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, menjadi sorotan penting di tengah belum pulihnya ribuan pelaku usaha kecil pascabencana di Sumbar, khususnya Kota Padang. Di balik seremoni pembukaan, publik kini menanti, sejauh mana klinik ini benar - benar menyentuh akar persoalan UMKM terdampak bencana ?
Mengusung tema “Perlindungan dan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana”, program ini digadang - gadang sebagai instrumen negara untuk memutus mata rantai kerugian ekonomi yang dialami UMKM akibat banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi yang berulang.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menegaskan bahwa pemulihan UMKM tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan seremonial. Negara, kata dia, harus hadir secara konkret melalui pendampingan yang terukur dan berkelanjutan.
“UMKM bukan hanya korban bencana, tetapi penopang ekonomi masyarakat. Klinik UMKM ini bukan sekadar tempat konsultasi, melainkan pusat intervensi negara, mulai dari literasi usaha, restrukturisasi pembiayaan, hingga pemulihan rantai produksi dan pemasaran,” tegas Helvi.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada pelaporan administratif semata.
“Kalau UMKM masih kesulitan modal, akses pasar, dan pendampingan pascabencana, berarti intervensi kita belum tepat sasaran. Klinik UMKM harus bisa menjawab itu secara nyata,” tambahnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengakui bahwa bencana alam telah meninggalkan dampak ekonomi yang serius bagi pelaku UMKM di daerahnya. Ia menilai kehadiran Klinik UMKM sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Sumatera Barat memiliki ketergantungan besar pada UMKM. Saat bencana terjadi, sektor inilah yang paling pertama terpukul. Klinik UMKM menjadi ruang kolaborasi agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan,” ujar Mahyeldi.
Namun Mahyeldi juga menekankan pentingnya pengawasan dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Kami tidak ingin program ini berhenti di launching. Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota akan memastikan layanan Klinik UMKM benar - benar dirasakan pelaku usaha, terutama yang terdampak langsung bencana,” katanya.
Dari sisi daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menegaskan kesiapan mengawal kebijakan pusat agar tidak terputus di tingkat implementasi. Kota Padang, sebagai wilayah rawan bencana, memiliki tanggung jawab besar memastikan UMKM bangkit dan berdaya.
Aktivasi Klinik UMKM ini diharapkan menjadi titik balik penanganan UMKM pascabencana, bukan sekadar simbol kepedulian, tetapi bukti kehadiran negara dalam menjaga denyut ekonomi rakyat.
(hms.sb/red)
