Jakarta, MP----- Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Rapat ini digelar dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja terkait penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam kebijakan kebencanaan nasional. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respons cepat semata, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan dan pembangunan yang berketahanan.
“Kita tidak hanya membutuhkan respons cepat dalam menangani bencana, tetapi juga ketahanan perencanaan dan pembangunan negara dalam menghadapi bencana di lokasi yang sama, di titik yang sama, dari tahun ke tahun,” ujar Cindy.
Melalui rapat pengawasan ini, Komisi II DPR RI mendorong penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam penataan ruang, reformasi birokrasi, serta pengelolaan aparatur di daerah rawan bencana. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pascabencana dinilai krusial agar pembangunan tidak terus dilakukan di wilayah berisiko tinggi tanpa mitigasi yang memadai. DPR menegaskan pentingnya kebijakan yang bersifat preventif dan berjangka panjang, sehingga negara tidak terus terjebak dalam pola penanganan bencana yang reaktif dan berulang.
(cs-jk/red)
