Jakarta, MP----- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di tanah air pada Sabtu sore menjelang malam, 24 Januari 2026, usai merampungkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke tiga negara. Presiden pulang ke Indonesia menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kedatangan Presiden disambut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, serta Kepala Sekretaris Pribadi Presiden, Rizky Irmansyah.
Menutup lawatan luar negeri selama lima hari, Presiden Prabowo membawa pulang berbagai hasil konkret dan strategis yang dinilai berdampak langsung bagi kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, industri, hingga perdamaian dunia.
Beberapa capaian penting tersebut antara lain:
Komitmen investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp90 triliun melalui kerja sama dengan Inggris.
Pembangunan 1.582 unit kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 600.000 orang.
Kerja sama pendidikan dengan 24 universitas terbaik di Inggris Raya, khususnya pada bidang kedokteran dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) sebagai langkah nyata diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian dan pemulihan konflik Gaza, yang saat ini menunjukkan perkembangan signifikan.
Penyampaian konsep ekonomi nasional “Prabowonomics” dalam forum World Economic Forum (WEF) yang dihadiri 65 kepala negara serta lebih dari 1.000 CEO perusahaan global.
Penguatan kerja sama strategis dengan Pemerintah Prancis di berbagai sektor penting, termasuk pertahanan, ekonomi, dan teknologi.
Lawatan ini menegaskan peran aktif Indonesia di panggung global sekaligus memperlihatkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada diplomasi hasil nyata, kemandirian industri nasional, dan kepentingan rakyat.
(*)
