 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berdiskusi dengan Menteri PU terkait rencana pembangunan jembatan permanen. |
Sumbar, MP----- Pemerintah pusat memastikan penanganan serius terhadap kerusakan ruas Jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terdampak bencana hidrometeorologi. Kepastian tersebut ditegaskan langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, saat meninjau kondisi lapangan, Rabu (28/1/2026).
Menteri Dody menyampaikan, penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kelancaran akses masyarakat. Saat ini, Kementerian PU tengah menyelesaikan pemasangan jembatan sementara, sekaligus mempersiapkan pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
“Penanganan darurat berjalan, namun kami juga menyiapkan jembatan permanen agar lebih aman dan tahan terhadap kondisi alam,” kata Dody.
Ia menambahkan, perencanaan jembatan permanen membutuhkan kajian teknis mendalam karena jalur Malalak memiliki kontur curam dan berada di kawasan hutan lindung. Selain aspek teknis, perizinan lintas kementerian juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan tersebut.
Tak hanya fokus pada perbaikan jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mengkaji pembangunan sabo dam di kawasan hulu. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi risiko banjir bandang, terutama di sekitar Kilometer 74 yang sempat terputus akibat bencana pada November 2025 lalu.
Untuk mendukung seluruh upaya pemulihan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp667 miliar pada tahun anggaran 2026–2027 guna perbaikan dan pemulihan Jalan Malalak.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, Jalan Malalak memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap penanganan ini mampu menghadirkan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan,” ujar Mahyeldi.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Andre Rosiade, Bupati Agam Benny Warlis, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V N Naryo Widodo, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
(bakom.ri)
