 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh |
Jakarta, MP----- Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana sebagai agenda prioritas nasional, khususnya pada sektor irigasi pertanian.
Penegasan itu disampaikan Rahmat saat pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ia menilai, kerusakan sistem irigasi akibat bencana hidrometeorologi tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi petani.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pascabencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus menurun dan dampaknya berantai ke ekonomi daerah,” ujar Rahmat.
Menurutnya, Sumbar memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, terutama untuk komoditas beras dan hasil pertanian lainnya. Karena itu, pemulihan infrastruktur irigasi menjadi keharusan agar rantai pasok pangan tetap terjaga.
Berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran untuk pemulihan jaringan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Rahmat menegaskan, Komisi IV DPR RI akan mendorong agar kebutuhan tersebut masuk dalam prioritas pembahasan anggaran nasional.
“Saya akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar menjadi prioritas. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, harus diperkuat agar program berjalan maksimal,” katanya.
Rahmat juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam proses perencanaan pemulihan. Ia mengingatkan, pendekatan yang sepenuhnya bersifat top-down berisiko tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Pelibatan daerah dan petani sangat penting agar pembangunan irigasi benar-benar menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Selain perbaikan irigasi, pemulihan sektor pertanian pascabencana juga perlu menyasar aspek pendukung lainnya, seperti perbaikan jalan produksi, ketersediaan benih, serta perlindungan petani dari risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutup Rahmat.
(Lg/red)
