 |
| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. Andre Rosiade bertemu Kapolda Sumbar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta membahas pemberantasan pemalakan di Pasar Raya Padang. |
Jakarta, MP----- Aksi pemalakan dan pemerasan terhadap pedagang di Pasar Raya Padang menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. Andre Rosiade. Sesuai komitmennya, Andre langsung menemui Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, untuk membahas langkah konkret pemberantasan praktik premanisme yang meresahkan pelaku usaha kecil tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu menegaskan keseriusan kedua pihak dalam memutus mata rantai aksi “tuan takur” yang selama ini dikeluhkan pedagang. Praktik pemalakan dinilai tidak hanya mengintimidasi, tetapi juga mengganggu perputaran ekonomi dan stabilitas perdagangan di pusat ekonomi Kota Padang tersebut.
“Kami tidak boleh membiarkan pedagang kecil terus menjadi korban. Negara harus hadir. Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Bapak Kapolda, dan kami sepakat persoalan ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” tegas Andre Rosiade.
Andre menyebut, Pasar Raya Padang adalah nadi ekonomi masyarakat yang harus dijaga dari segala bentuk intimidasi. Ia memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar aparat bergerak cepat dan terukur.
“Saya minta penindakan dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Pedagang harus merasa aman saat berjualan, bukan justru dibayangi ketakutan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menegaskan komitmen kepolisian untuk memberantas segala bentuk premanisme di wilayah hukumnya, termasuk praktik pemalakan di Pasar Raya Padang.
“Kami tidak akan memberi ruang bagi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Polda Sumbar bersama jajaran akan menelusuri jaringan pelaku secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Gatot.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengintensifkan patroli, pengawasan tertutup, serta membuka ruang pengaduan bagi pedagang agar berani melapor tanpa rasa takut.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya para pedagang, menjadi prioritas kami. Pasar harus menjadi ruang ekonomi yang sehat, bukan tempat intimidasi,” tegas Kapolda.
Langkah koordinasi antara legislatif dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman di Pasar Raya Padang. Para pedagang pun diimbau untuk tidak ragu melapor apabila masih menemukan praktik pemalakan atau pungutan liar.
Dengan komitmen bersama ini, Pasar Raya Padang diharapkan kembali menjadi pusat perdagangan yang tertib, aman, dan bebas dari praktik premanisme yang merugikan masyarakat kecil.
(tim-AR)
