Padang Pariaman, MP----- Cat dinding yang mulai mengelupas, meja dan kursi yang keropos, hingga lemari yang tampak renta menjadi pemandangan pertama saat masyarakat menginjakkan kaki di Kantor Camat 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai etalase pelayanan publik yang berada di jalur strategis Padang - Bukittinggi dan tak jauh dari kantor Bupati, kondisi fisik gedung itu seolah tak lagi mencerminkan wibawa institusi pemerintahan.
Namun di balik bangunan yang menua, semangat aparatur sipil negara (ASN) justru tak ikut memudar.
![]() |
| Kondisi meja di ruang pelayanan Kantor Camat 2x11 Enam Lingkung tampak mengelupas dan keropos, menjadi potret nyata perlunya perhatian terhadap fasilitas penunjang pelayanan publik. |
Setiap hari, masyarakat yang datang mengurus administrasi tetap disambut dengan pelayanan yang ramah dan humanis. Senyum dan kesigapan petugas menjadi “cat baru” yang menutup kusamnya dinding kantor.
![]() |
| Dinding kayu di salah satu sudut kantor tampak rusak dan mulai berlubang, memperlihatkan kondisi bangunan yang membutuhkan perbaikan demi kenyamanan pelayanan masyarakat. |
“Memang sudah lama perawatan gedung tidak dilakukan, karena anggaran pemeliharaan tidak ada,” ujar seorang ASN di bagian pelayanan.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Camat 2x11 Enam Lingkung, Heri Kurnia, M.Si, kepada wartawan dalam sebuah perbincangan dikantornya. Menurutnya, kondisi gedung dan fasilitas yang kurang terawat merupakan dampak efisiensi anggaran pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami terus mengajukan anggaran untuk perawatan gedung dan pengadaan mobiler, tetapi belum tersedia. Sudah beberapa tahun ini anggaran pemeliharaan tidak ada,” kata Heri, Senin (23/2).
Pelayanan Ramah, Fasilitas Minim
Heri menegaskan, keterbatasan sarana tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Dengan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ketat di pelayanan baik untuk petugas maupun masyarakat yang dilayani wajib melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir. Bahkan, Kantor Camat 2x11 Enam Lingkung menjadi satu - satunya di Kabupaten Padang Pariaman yang telah menerapkan piket Satpol PP di ruang pelayanan.
“Kalau pelayanan, kami berani diadu dengan kecamatan manapun di Kabupaten Padang Pariaman,” tegasnya.
Penerapan SOP yang ketat di pelayanan baik untuk petugas maupun masyarakat yang dilayani wajib melampirkan bukti lunas PBB tahun terakhir.
Namun ia tak menampik, kondisi fasilitas saat ini membuat pelayanan belum bisa maksimal. Meja pelayanan yang tinggi belum ramah bagi penyandang disabilitas. Kursi tunggu terbatas. Pojok laktasi untuk ibu menyusui belum tersedia.
“Kalau ada difabel datang, idealnya ada meja khusus. Untuk lansia dan ibu menyusui juga seharusnya ada fasilitas yang lebih layak. Ini yang membuat kami merasa pelayanan belum sempurna,” ujarnya.
Ironisnya, beberapa meja bahkan sudah berlubang dan bisa keropos hanya dengan ditekan tangan. Kursi dan bangku juga banyak yang rapuh dimakan usia.
Etalase Pemerintahan yang Perlu Perhatian
Sebagai kantor pelayanan yang berada di jalur utama Padang - Bukittinggi, kondisi ini menjadi sorotan masyarakat. Gedung yang seharusnya menjadi wajah pemerintahan justru tampak tertinggal dari semangat para pegawainya.
Tak hanya persoalan fisik bangunan, keterbatasan juga terjadi pada infrastruktur teknologi. Koneksi internet di kantor tersebut kerap lambat, bahkan pegawai sering menggunakan paket data pribadi demi mempercepat pelayanan.
“Internet sekarang sangat lambat. Kadang kami pakai paket pribadi. Ini juga kendala besar bagi pelayanan administrasi yang serba digital,” ungkap Heri.
Harapan Akan Renovasi
Pihak kecamatan berharap adanya dukungan anggaran, baik dari APBD kabupaten maupun melalui pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, agar kantor tersebut bisa direnovasi dan dilengkapi fasilitas yang lebih representatif.
“Kami berharap kantor ini segera diperbaiki. Ini sudah sangat tidak layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas fasilitasnya. Tapi semangat kami tetap sama, melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tutup Heri.
Di tengah keterbatasan, Kantor Camat 2x11 Enam Lingkung membuktikan bahwa pelayanan prima tak selalu lahir dari gedung megah. Namun, demi kenyamanan dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, perhatian nyata dari pemangku kebijakan kini menjadi kebutuhan yang tak bisa lagi ditunda.
(Red)


