 |
| Drainase di ruas jalan nasional wilayah PPK 2.4 tampak rusak dan dipenuhi rumput liar serta sedimentasi. |
Padang, MP----- Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Sumatera Barat, Masudi, ST., dinilai terkesan menepis sorotan negatif publik terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., yang belakangan ramai disorot terkait kondisi ruas jalan nasional Kambang–Indra Pura–Tapan–Batas Bengkulu serta Tapan–Batas Jambi.
 |
| Air meluap ke badan jalan karena saluran mortar tersumbat, menjadi pemicu aspal cepat rusak dan licin saat dilalui kendaraan. |
Sorotan publik mencuat setelah berbagai pemberitaan media massa di Sumatera Barat mengungkap kondisi jalan nasional yang rusak, berlubang, drainase tersumbat sedimentasi dan rumput liar, hingga genangan air menutupi badan jalan bak kubangan yang dinilai membahayakan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan aspal.
 |
| Aspal jalan rusak dan drainase tersumbat menyebabkan air menggenang di badan jalan, mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengendara. |
Di tengah derasnya kritik masyarakat, Masudi justru mengirim sejumlah pemberitaan media kepada wartawan yang menampilkan aktivitas perbaikan di ruas jalan wilayah kerja PPK 2.4 tersebut.
“Sudah diperbaiki,” tulis Masudi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan MP, Minggu (24/5) malam sekitar pukul 20.19 WIB.
 |
| Kondisi jalan berlubang digenangi air akibat drainase tidak berfungsi optimal, dikeluhkan warga dan pengguna jalan. |
Namun, publik menilai respons itu muncul setelah persoalan ramai diberitakan media. Sebab sebelumnya, masyarakat berkali-kali mengeluhkan kerusakan jalan nasional tanpa adanya tindakan cepat di lapangan.
Fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah saluran mortar atau drainase di sepanjang jalan nasional sempat tertutup rumput dan sedimentasi sehingga air meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama aspal cepat rusak dan berlubang.
Ironisnya, menurut warga, pembersihan saluran baru dilakukan setelah persoalan itu menjadi sorotan publik. Bahkan hingga kini, masih ditemukan banyak drainase yang tertutup sedimentasi dan rumput liar sehingga air tetap mengalir ke badan jalan.
Tak hanya itu, sejumlah titik jalan berlubang juga disebut sempat dibiarkan tanpa rambu-rambu peringatan. Setelah ramai diberitakan, barulah dilakukan penambalan dan perbaikan di beberapa titik yang menjadi sorotan masyarakat.
Di tengah derasnya kritik publik, muncul kabar bahwa Gina Lamria Indriati Tampubolon mengajukan pengunduran diri dari jabatan PPK 2.4. Saat dikonfirmasi wartawan, Gina membantah telah membuat surat resmi pengunduran diri, namun mengakui pernah menyampaikan niat mundur secara lisan.
“Prinsipnya kami siap ditempatkan di mana saja. Saya belum ada membuat surat pengunduran diri, tapi mungkin secara lisan saya sudah ada rencana mengundurkan diri. Tapi bukan karena masalah pekerjaan, keluarga saya di Medan, Pak,” ujar Gina kepada wartawan, Rabu (20/5).
Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat yang sejak lama mempertanyakan lemahnya penanganan ruas jalan nasional di wilayah selatan Sumatera Barat. Selama masa kepemimpinannya sebagai PPK 2.4, keluhan terkait jalan berlubang, tambal sulam cepat rusak, lambannya preservasi, hingga genangan air di badan jalan terus bermunculan.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait kabar pengunduran diri Gina, Kasatker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat, Masudi, ST., memilih enggan berkomentar lebih jauh.
“No comment, karena belum ada pernyataan Bu Gina mau mengundurkan,” tulis Masudi singkat.
Kritik keras turut disampaikan Ketua Investigasi DPP Masyarakat Transparansi Anak Bangsa (MT-AB), Sutarman. Ia menilai sikap Kasatker PJN Wilayah 2 Sumbar terkesan sebagai bentuk pembelaan terhadap bawahannya, padahal fakta kerusakan jalan di lapangan telah lama dikeluhkan masyarakat.
“Sikap Kasatker yang terkesan membela anak buahnya justru memperlihatkan lemahnya evaluasi internal. Publik tidak sedang mencari pembenaran, masyarakat menuntut tanggung jawab dan tindakan nyata,” tegas Sutarman kepada wartawan, Minggu (24/5).
Menurutnya, berbagai persoalan jalan nasional di wilayah kerja PPK 2.4 bukan lagi sekadar persoalan teknis biasa, melainkan sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan dan efektivitas pengawasan proyek preservasi.
“Kondisi aspal rusak, berlubang, drainase tidak berfungsi karena tertutup rumput dan sedimentasi itu fakta di lapangan. Air mengalir ke badan jalan dan mempercepat kerusakan aspal. Bahkan ada genangan yang dibiarkan menutupi badan jalan dalam waktu lama,” ujarnya.
Sutarman juga menyoroti lambannya penanganan preservasi jalan yang dinilai tidak responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Yang lebih ironis, pekerjaan patching dilakukan tetapi lubang dibiarkan terbuka berhari-hari, bahkan sampai sekitar 10 hari tanpa pengamanan maksimal. Itu sangat fatal dan membahayakan pengguna jalan. Kami menerima informasi ada beberapa pengendara yang terjatuh akibat kondisi tersebut,” katanya.
Ia menilai respons cepat baru terlihat setelah pemberitaan media dan sorotan publik meluas.
“Setelah diberitakan baru lubang ditutup, drainase dibersihkan dari rumput dan sedimentasi. Ini memperlihatkan pengawasan lapangan lemah dan penanganan terkesan reaktif, bukan preventif,” kritiknya.
Sutarman meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan dan pelaksanaan preservasi di wilayah kerja PPK 2.4.
“Jangan sampai keselamatan masyarakat dikorbankan akibat lambannya respons dan lemahnya pengawasan. Jalan nasional itu urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat, bukan sekadar proyek administratif,” pungkasnya.
(Rajo.A/Mt/red)
