 |
| Komisi I DPR RI berdialog dengan jajaran Balmon terkait penguatan pengawasan spektrum frekuensi nasional. |
Tangerang, MP----- Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Radio di Kota Tangerang, Banten, guna memastikan pengawasan spektrum frekuensi berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan komunikasi nasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa pengelolaan dan pengawasan frekuensi radio tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata. Menurutnya, spektrum frekuensi merupakan sumber daya strategis negara yang beririsan langsung dengan stabilitas nasional.
“Pengawasan frekuensi bukan hanya soal teknis komunikasi, tetapi menyangkut stabilitas nasional, keselamatan penerbangan dan pelayaran, hingga keamanan aktivitas ekonomi strategis,” ujar Sukamta saat peninjauan.
Ia menjelaskan, gangguan atau pelanggaran penggunaan frekuensi dapat berdampak luas, mulai dari terganggunya navigasi penerbangan dan pelayaran, interferensi komunikasi darurat, hingga ancaman terhadap sistem komunikasi vital yang digunakan sektor perbankan, industri, dan pertahanan.
Karena itu, Komisi I DPR RI mendorong Balmon Frekuensi Radio untuk terus memperkuat langkah preventif, termasuk peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan serta penindakan tegas terhadap penggunaan frekuensi ilegal.
Selain itu, koordinasi lintas aparat dan instansi terkait dinilai penting, terutama untuk mengantisipasi pelanggaran frekuensi yang bersumber dari luar negeri maupun penggunaan perangkat komunikasi ilegal yang tidak sesuai regulasi.
“Sinergi antar-lembaga harus diperkuat agar pengawasan lebih efektif dan respons terhadap gangguan bisa lebih cepat,” tambahnya.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan spektrum frekuensi dalam mendukung transformasi digital nasional.
Dengan pengawasan yang kuat dan terintegrasi, diharapkan spektrum frekuensi sebagai aset negara dapat dimanfaatkan secara tertib, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta ketahanan nasional.
(pm-red)
