 |
| Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meresmikan UPTD PPA dan RPS di Muaro Sijunjung, Rabu (18/2/2026). |
Muaro Sijunjung, MP----- Komitmen menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak kembali ditegaskan. Mahyeldi Ansharullah mendampingi Arifatul Choiri Fauzi meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (18/2/2026).
Peresmian fasilitas yang berlokasi di Muaro Sijunjung ini menjadi langkah konkret memperkuat sistem layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung. Kehadiran UPTD PPA dan RPS diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang lebih responsif, terintegrasi, dan ramah korban.
Fasilitas yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PPPA tersebut menyediakan layanan mulai dari pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi korban kekerasan. Sebelumnya, layanan serupa masih berjalan dengan sarana dan prasarana terbatas.
Data sepanjang 2025 menunjukkan urgensi penguatan layanan tersebut. Di Kabupaten Sijunjung tercatat 310 kasus kekerasan, terdiri dari 230 kasus terhadap anak dan 80 kasus terhadap perempuan. Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif.
Dalam arahannya, Menteri PPPA menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk nyata kesiapsiagaan negara dalam melindungi kelompok rentan.
“UPTD dan RPS harus menjadi pintu pertama yang memberi rasa aman, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Ini wujud kehadiran negara dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi,” tegas Arifatul Choiri Fauzi.
Ia juga mengingatkan bahwa secara nasional persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Survei menunjukkan satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Faktor pemicu umumnya berkaitan dengan persoalan ekonomi, pola asuh, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta praktik pernikahan usia anak.
Menteri PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan, keberadaan UPTD PPA dan RPS merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga masa depan generasi.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi masa depan. Pemerintah daerah harus hadir menyediakan ruang aman dan pendampingan yang layak,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan karakter terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai langkah preventif untuk menekan angka kekerasan di masa mendatang.
Kegiatan peresmian turut dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran perangkat daerah terkait, menandai sinergi bersama dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Ranah Minang.
(Red)
