 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Jakarta, membahas percepatan kepastian hukum lahan Huntap dan Sekolah Rakyat bagi warga terdampak bencana. |
Jakarta, MP----- Upaya percepatan pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana dan Sekolah Rakyat terus dimatangkan Pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (24/2/2026), guna mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah untuk dua program prioritas tersebut.
Dalam pertemuan itu, Fadly Amran memaparkan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 lalu. Lahan tersebut tersebar di tiga titik, yakni di Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Pemko Padang juga mengajukan dukungan percepatan pengadaan lahan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Dari total kebutuhan tersebut, 4 hektare merupakan aset milik Pemko Padang, sementara 4,1 hektare lainnya masih dalam proses pengadaan.
“Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan - lahan ini. Sebagian masih belum bersertifikat dan ada yang berstatus turun waris. Kepastian administrasi sangat penting agar pembangunan Huntap dan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan,” ujar Fadly Amran usai pertemuan.
Ia menegaskan, percepatan legalitas lahan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut kepastian masa depan warga terdampak bencana yang membutuhkan hunian layak dan akses pendidikan yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid menyatakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penuh percepatan proses administrasi pertanahan. Menurutnya, pengadaan lahan untuk Huntap dan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional.
“Kami mendukung penuh karena ini merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Proses administrasi pertanahan akan kami pastikan berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tegas Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran juga mengajukan dukungan sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, penguatan perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta percepatan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pascabencana hidrometeorologi.
Langkah koordinatif ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan dan penataan ruang Kota Padang, sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum demi kepentingan masyarakat luas.
(Red/Jkt)
