 |
| Suasana dialog pemerintah pusat dengan warga penerima Program BSPS di Humbahas. |
Humbahas, MP----- Lonjakan signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Sumatera Utara memantik perhatian serius pemerintah pusat. Dalam peninjauan langsung di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (26/3/2026), Tito Karnavian bersama Maruarar Sirait menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program tidak melenceng dari sasaran.
 |
| Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian menyampaikan komitmen penguatan pengawasan dan percepatan Program BSPS agar tepat sasaran. |
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Pemerintah ingin memastikan bahwa peningkatan drastis jumlah penerima bantuan benar - benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Data yang dihimpun menunjukkan, jumlah unit rumah yang akan diperbaiki melalui BSPS di Sumatera Utara melonjak tajam menjadi 19.668 unit pada 2026, dibandingkan hanya 1.982 unit pada 2025. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 400.000 unit rumah.
Namun, peningkatan hampir sepuluh kali lipat ini juga membuka celah risiko, mulai dari potensi salah sasaran hingga lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
Mendagri Tito Karnavian secara tegas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja kepala daerah.
“Program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut langsung upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Karena itu, akurasi data dan pengawasan di lapangan harus benar-benar diperhatikan,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi program. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu memiliki rumah layak huni.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun harapan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan seperti pembebasan PBG, BPHTB, hingga PPN. Tinggal bagaimana implementasinya di daerah bisa berjalan cepat dan tepat,” ujar Maruarar.
Di Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri, program BSPS tahun ini mengalokasikan 457 unit rumah. Meski jumlahnya relatif kecil dibanding total provinsi, daerah ini menjadi salah satu titik uji penting untuk melihat efektivitas distribusi bantuan di wilayah perdesaan.
Sejumlah warga yang ditemui mengaku berharap proses penyaluran berjalan transparan dan tidak berbelit. Mereka juga menyoroti pentingnya pendampingan teknis agar bantuan benar - benar bisa dimanfaatkan optimal.
Pengamatan di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan klasik, seperti validitas data penerima dan kesiapan teknis pembangunan berbasis swadaya. Tanpa pengawasan ketat, lonjakan anggaran berisiko tidak berbanding lurus dengan kualitas hasil.
Pemerintah pusat pun menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci. Tanpa komitmen kuat di tingkat lokal, program ambisius ini berpotensi menghadapi kendala yang sama seperti tahun - tahun sebelumnya.
(Smt/red)
