 |
| Gubernur NTT meninjau langsung fasilitas pendidikan di SMK Santa Genoveva. |
Malaka, MP----- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh pada sektor pendidikan menengah guna mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus mengembangkan potensi daerah.
 |
| Gubernur NTT berdialog langsung dengan siswa, membahas kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global. |
Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan tatap muka bersama jajaran sekolah SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Malaka yang berlangsung di SMK Santa Genoveva, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Minggu (29/3).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa transformasi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja internasional, terutama bagi sekolah kejuruan di wilayah perbatasan. Ia menyebut peluang kerja sama dengan negara tetangga seperti Timor Leste perlu dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau SMK ini bisa menjadi sekolah berstandar internasional, apalagi berada di wilayah perbatasan, maka harus dimaksimalkan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan negara tetangga,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah bidang kejuruan seperti keperawatan memiliki prospek besar di pasar global. Pemerintah provinsi, kata dia, akan memberikan dukungan melalui kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk pemanfaatan dana BOS untuk meningkatkan kesiapan sekolah.
Gubernur juga menyoroti persoalan kualitas akademik di NTT yang dinilai masih tertinggal. Ia membandingkan besarnya kontribusi masyarakat NTT di luar negeri dengan capaian pendidikan di dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan.
“Banyak orang NTT sukses di luar, tetapi kualitas akademik kita masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia pun meminta sekolah menerapkan standar yang tegas, termasuk dalam kebijakan kenaikan kelas, agar kualitas lulusan benar-benar terjaga.
Selain itu, aspek pembentukan karakter dan disiplin menjadi sorotan penting. Gubernur mengingatkan agar pendidikan tidak terlalu permisif sehingga siswa siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Di sisi lain, penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar juga menjadi perhatian. Ia menilai pengawasan harus diperketat agar teknologi digunakan secara positif dalam mendukung proses belajar.
“HP bisa membawa dampak negatif jika tidak diawasi. Perlu kerja sama antara sekolah dan orang tua,” katanya.
Dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi sekolah, Gubernur menginstruksikan implementasi program One School One Product (OSOP) di seluruh SMA/SMK. Ia menargetkan setiap sekolah memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan dan dipasarkan.
Tak hanya itu, ia juga menggagas pembentukan “NTT Mart by sekolah” sebagai wadah distribusi produk siswa agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah.
“Kita harus biasakan menggunakan produk sendiri agar ekonomi lokal bergerak,” ujarnya.
Gubernur turut menekankan pentingnya pembekalan keterampilan tambahan bagi siswa, termasuk kemampuan bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, dan Melayu, guna menghadapi persaingan global.
Ia juga menyoroti tingginya angka pekerja migran nonprosedural asal NTT yang berisiko tinggi, sehingga pendidikan harus menjadi solusi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi.
Sementara itu, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan.
“Malaka memiliki potensi besar, namun masih menghadapi keterbatasan sarana. Dukungan provinsi sangat kami harapkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan saat ini berfokus pada tiga aspek utama, yakni karakter, akademik, dan kewirausahaan.
“Ketiga aspek ini menjadi fondasi untuk membentuk lulusan yang siap melanjutkan pendidikan maupun terjun ke dunia kerja,” jelasnya.
Berdasarkan data, Kabupaten Malaka memiliki 35 SMA, 7 SMK, dan 1 SLB dengan total 8.745 siswa dan 850 tenaga pendidik.
Kunjungan ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam melakukan pembenahan mendasar di sektor pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas, penegakan disiplin, hingga penguatan keterampilan dan konektivitas dengan pasar kerja global, khususnya di wilayah perbatasan.
(Nt/red)
