Kerusakan jalan dan polusi debu di akses menuju kawasan wisata Mandeh, tepatnya di Kampung Lolo, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kota Padang, kian mengkhawatirkan. Di tengah keluhan warga yang terus berulang, dugaan pelanggaran tonase oleh truk pengangkut batu bara ke PLTU Teluk Sirih justru belum tersentuh penindakan tegas.
Padang, MP----- Akses jalan provinsi menuju kawasan wisata Mandeh yang melintasi Kampung Lolo kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Aspal yang rusak disertai debu tebal akibat lalu lalang truk pengangkut batu bara tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan jangka panjang.
Sejumlah warga mengaku kondisi ini telah berlangsung lama tanpa solusi konkret. Debu yang beterbangan setiap hari disebut mengganggu pernapasan, sementara kerusakan jalan memperparah risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua dan wisatawan yang melintas.
Meski berbagai instansi telah memberikan pernyataan sesuai kewenangannya, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas truk pengangkut batu bara masih terus berlangsung. Bahkan, muncul dugaan kuat kendaraan yang melintas melebihi batas tonase jalan yang telah ditetapkan.
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mengakui bahwa ruas jalan tersebut sebenarnya telah diberlakukan pembatasan melalui rambu kelas III, yang hanya memperbolehkan kendaraan dengan muatan maksimal 8 ton.
“Kita sudah lama memasang rambu kelas III di jalan itu, bahkan sebelum saya menjabat,” ujar Momon, S.SiT., M.Sc., Kepala Bidang Angkutan Jalan Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumbar, kepada jurnalis mp, Kamis (16/4/2026).
Namun, keberadaan rambu tersebut kini menjadi tanda tanya. Momon mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan rambu itu hilang atau dicabut, dan hingga kini belum ada laporan resmi ke pihak berwajib.
“Setahu saya sudah lama tidak ada, dan memang belum dilaporkan,” katanya.
Upaya koordinasi sebenarnya pernah dilakukan. Pada Oktober 2025, Dishub Sumbar menemui pihak PLTU Teluk Sirih untuk meminta penyesuaian pengangkutan batu bara sesuai kelas jalan.
“Saat itu pihak PLTU menyampaikan akan meneruskan ke kantor pusat, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujar Momon.
Dishub menegaskan, tanggung jawab pengawasan pelanggaran rambu bukan berada di tangan mereka. Namun demikian, mereka berencana memasang kembali rambu kelas III sebagai langkah awal penertiban.
“Tindakan kami ke depan adalah memasang kembali rambu. Tapi kalau nanti dicabut lagi, tentu sama saja tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani, S.Sos., MM., menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi serta komitmen dari pihak PLTU Teluk Sirih dan para pemasok batu bara.
Menurutnya, salah satu solusi yang realistis adalah mengembalikan distribusi batu bara melalui jalur laut, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
“Dulu distribusi menggunakan kapal. Karena pelabuhannya rusak, beralih ke darat. Tapi dampaknya sekarang sangat besar, mulai dari kerusakan jalan, kecelakaan, hingga pelanggaran tonase,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, meskipun ada kesepakatan perbaikan jalan oleh pihak terkait, kerusakan akan terus berulang jika kendaraan yang melintas tetap melebihi kapasitas.
“Perbaikan tidak akan bertahan lama jika sumber masalahnya tidak diselesaikan. Jalur laut harus kembali dioptimalkan,” katanya.
Di sisi lain, hingga kini belum terlihat langkah penegakan hukum yang signifikan terhadap dugaan pelanggaran tonase tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik tentang efektivitas pengawasan di lapangan, sekaligus memperkuat kesan adanya pembiaran.
Warga berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada imbauan dan wacana, tetapi mengambil tindakan nyata dan terukur. Sebab, selain merusak infrastruktur, persoalan ini juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar jalur tersebut.
(Red/Rj/M)
