 |
| Habibul Fuadi Kadis Pendidikan Sumbar |
Padang, MP----- Sumatera Barat kembali diuji. Akhir tahun 2025, gumpalan awan hitam dan curah hujan ekstrem memuntahkan banjir bandang serta tanah longsor, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, tak terkecuali sektor pendidikan.
Ratusan ruang kelas terendam lumpur, bangku-meja hanyut, dan perpustakaan porak-poranda. Namun, di tengah puing-puing duka, secercah harapan mulai merekah di tahun 2026. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hadir membawa angin segar revitalisasi.
Langkah cepat pusat tak main-main. Sebanyak 25 satuan pendidikan di Sumatera Barat di prioritaskan untuk mendapatkan sentuhan perbaikan pascabencana.
Revitalisasi ini bukan sekadar mengecat dinding, melainkan pembangunan totalitas pascabencana. Ruang kelas yang retak, toilet siswa yang hancur, hingga perpustakaan yang tak lagi layak, semua akan disulap menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman. Fokus pembangunan tersebar, mencakup pembangunan sekolah rakyat di wilayah Dharmasraya dan Solok, hingga pembangunan sekolah baru untuk SMKN 1 Sumatera Barat di Kota Padang, yang menjadi simbol bangkitnya pendidikan vokasi pascabencana.
Bantuan yang disiapkan pun tergolong raksasa, mencapai totalitas pembangunan pascabencana hingga belasan triliun rupiah secara nasional, di mana Sumatera Barat menjadi salah satu penerima utama untuk mengembalikan semangat belajar siswa.
Menunggu di Ujung Harapan
Di balik optimisme revitalisasi di lapangan tentu memerlukan waktu. Ketika dikonfirmasi mengenai progres, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, membenarkan bahwa pemerintah daerah bergerak cepat merespon bencana tersebut.
"Kami (Pemprov Sumbar) telah mengusulkan revitalisasi secara by name by address ke Pusat," ujar Habibul saat ditemui pada Rabu, 15 April 2026.
Cakupan usulan yang diajukan tidak sedikit, merangkum berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SLTA, SLB, hingga SMK yang terdampak parah akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Usulan ini krusial agar bantuan tepat sasaran, langsung ke sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan fisik maupun relokasi.
Namun, ketika di singgung mengenai kapan anggaran tersebut akan turun, Habibul menjelaskan posisi Pemprov saat ini. "Tugas kita mengusulkan sesuai by name by address telah rampung. Rencana turun anggaran tersebut sifatnya menunggu. Yang jelas, hingga hari ini (Rabu, 15 April 2026), dana tersebut belum turun," imbuhnya.
Pernyataan Habibul menegaskan bahwa meskipun komitmen pusat sangat kuat, mekanisme by name by address di pusat masih dalam tahap pemrosesan untuk tahap pencairan. Pemprov Sumbar kini berada dalam posisi waiting game, memastikan seluruh pendataan 25 satuan pendidikan-dan sekolah lainnya yang diusulkan-dapat lolos verifikasi pusat agar segera mendapatkan penanganan.
Masa Depan Lebih Aman
Meskipun dana bantuan fisik belum cair pada pertengahan April 2026, sinyal positif dari Jakarta patut diapresiasi. Program revitalisasi ini diharapkan tidak hanya membangun kembali mental dan trauma healing bagi siswa yang terdampak.
Revitalisasi sekolah di Sumbar kali ini diharapkan menjadi tonggak sejarah, di mana pembangunan pendidikan ke depan lebih tahan bencana (resilien).
Pembangunan sekolah rakyat di wilayah perdesaan dan revitalisasi SMK kejuruan adalah investasi jangka panjang.
Rakyat Sumbar kini menunggu. Menunggu ruang kelas kembali berdiri kokoh, menunggu tawa anak-anak kembali pecah di pekarangan sekolah tanpa takut.
Bantuan pusat adalah napas baru, dan kepastian pencairan anggaran adalah wujud komitmen nyata "Pendidikan Bermutu Untuk Semua".
(Obral Chaniago/red)
