 |
| Suasana pertemuan bersama perwakilan BI dan Kemenpan RB dalam percepatan transformasi digital. |
Padang, MP----- Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Penunjukan ini menjadi penanda langkah serius pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital layanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kepastian tersebut mengemuka dalam kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian yang melakukan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Hadir dalam pertemuan itu Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.
Maigus Nasir menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Padang. Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan solusi strategis untuk mengatasi persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, terutama terkait validitas data penerima.
“Selama ini tantangan utama kita ada pada akurasi data. Ada yang tercatat miskin padahal tidak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Dengan sistem digital, kita ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi program ini akan didukung oleh pelatihan intensif bagi para agen serta sosialisasi kepada masyarakat. Kesiapan infrastruktur dan dukungan tim teknis juga menjadi fokus utama pemerintah kota.
“Kita targetkan peluncuran digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026, setelah seluruh tahapan persiapan selesai,” kata Maigus, didampingi Pj Sekda Raju Minropa dan jajaran kepala OPD terkait.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di seluruh Indonesia. Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan.
Dari sekitar 961 ribu wajib KTP di Kota Padang, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman. Selain itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen, tertinggi di Sumatera Barat.
Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi kuat bagi implementasi sistem bansos berbasis digital, sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai model nasional dalam transformasi layanan publik berbasis data.
(Pdg/red)
