 |
| Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan pembekalan kepada Praja IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, terkait penguatan integritas, disiplin, dan semangat pengabdian kepada rakyat. |
Jatinangor, MP----- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus tumbuh menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, berkarakter kuat, dan memiliki keberanian moral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada ribuan praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa aparatur sipil negara bukan sekadar pelaksana administrasi pemerintahan, melainkan garda terdepan yang memastikan negara hadir melayani masyarakat secara adil dan profesional.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” tegas Djamari.
Pada kesempatan tersebut, Djamari juga menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Presiden menitipkan pesan agar para calon aparatur pemerintahan itu memanfaatkan masa pendidikan dengan sebaik-baiknya karena bangsa Indonesia membutuhkan kehadiran mereka sebagai generasi penerus birokrasi nasional.
Dalam pemaparannya, Menko Polkam mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan geopolitik global, dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran sumber daya negara.
Menurutnya, perubahan lanskap global saat ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Djamari juga menyoroti momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya sebelum 2035. Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan melompat menjadi negara maju.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Menko Polkam menegaskan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius yang menggerus kekayaan negara dan menghambat pembangunan nasional. Ia mengingatkan para praja bahwa praktik korupsi, sekecil apa pun bentuknya, merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Djamari mengingatkan bahwa para lulusan IPDN nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. Karena itu, mereka harus memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjadikan pengabdian sebagai panggilan hidup.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” ujarnya.
Selain isu pemerintahan dan pembangunan, Djamari juga menyoroti tantangan era digital yang ditandai dengan maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Menurutnya, aparatur pemerintahan masa depan harus mampu menjadi agen edukasi publik yang mendorong penggunaan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.
Ia pun berpesan agar para praja terus mengembangkan kapasitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” katanya.
ASN Profesional, Pilar Ketahanan Negara
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan salah satu pilar utama ketahanan sebuah negara. Menurutnya, negara yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang umumnya memiliki tiga kekuatan utama, yakni militer yang kuat untuk menjaga kedaulatan, aparat keamanan dan intelijen yang tangguh untuk menjaga stabilitas dalam negeri, serta birokrasi yang profesional untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.
Tito menjelaskan, dari sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar bertugas di daerah dan memegang peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN menjadi bagian penting dari kekuatan birokrasi Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pendidikan di IPDN tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” ungkap Tito.
Saat ini IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah, antara lain di Jatinangor, Bukittinggi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Selain program sarjana, IPDN juga menyelenggarakan pendidikan magister dan doktoral di Jakarta.
Tito juga menegaskan komitmen institusinya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Setiap pelanggaran, kata dia, akan ditindak tegas hingga sanksi pemberhentian.
Ke depan, IPDN tidak hanya diproyeksikan sebagai lembaga pendidikan kader pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur daerah serta pusat kajian kebijakan publik yang mampu mendukung reformasi birokrasi nasional.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama, penghargaan yang diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam pengembangan kepamongprajaan. Ia juga menerima penyematan pin sebagai Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara pembekalan tersebut turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Khairi, jajaran pimpinan IPDN, pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
(Hms/red)
