 |
| Menteri PU Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026). |
Bima, MP----- Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan lahan seluas 31 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa. Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana mencetak generasi unggul. Infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap tantangan di lapangan akan kami carikan solusi bersama pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat waktu,” ujar Dody.
Meski demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Akses pengangkutan material menuju lokasi pembangunan menjadi salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, kondisi sungai di sekitar kawasan juga memerlukan penanganan khusus guna menjamin keamanan dan keberlanjutan pembangunan.
Dody menyebutkan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyusun langkah-langkah teknis yang diperlukan, termasuk peningkatan aksesibilitas dan penguatan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilai akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain di Bima, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di NTB juga tengah berlangsung di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara. Proyek tersebut menjadi bagian dari program nasional yang dijalankan Kementerian PU melalui Direktorat Prasarana Strategis.
Secara nasional, Kementerian PU saat ini sedang melaksanakan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 20 Mei 2026, progres rata-rata pembangunan telah mencapai 59 persen, menandakan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
(bakom.ri)
