 |
| Wagub Sumbar Vasko Ruseimy memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar guna mempercepat dukungan terhadap Program Strategis Nasional, Rabu (13/5/2026). |
Padang, MP----- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Penegasan itu disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026). Dalam arahannya, Vasko menekankan bahwa pemerintah daerah tidak lagi bisa hanya menunggu kebijakan maupun program dari pemerintah pusat, melainkan harus aktif menyiapkan dukungan, konsep pembangunan, hingga proposal usulan yang matang agar Sumbar memperoleh prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko.
Menurutnya, keterlibatan aktif daerah dalam mendukung PSN dan PKPN merupakan solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor. Ia menilai kondisi APBD yang terbatas harus disikapi dengan strategi jemput bola terhadap program-program nasional yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
Vasko juga menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini mengalami perubahan signifikan. Pemerintah pusat, kata dia, cenderung memprioritaskan daerah yang memiliki kesiapan perencanaan, dukungan lintas sektor, serta proposal yang terukur dan realistis untuk direalisasikan.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus guna mempercepat dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang diperkuat dukungan OPD lintas sektor, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat agar proses perencanaan dan pengusulan berjalan terintegrasi.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Sesuai arahan Wakil Gubernur, lanjutnya, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan daerah ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, seluruh usulan akan dikemas dalam bentuk proposal resmi dan diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas agar Sumbar memiliki peluang lebih besar memperoleh program nasional pada tahun anggaran 2027.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.
Pemprov Sumbar juga menegaskan bahwa dukungan yang disiapkan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga program nonfisik seperti penguatan sumber daya manusia, pelayanan publik, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
Karena itu, seluruh OPD diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan ke dalam proposal pengajuan program ke pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Sumatera Barat dalam perebutan alokasi program pembangunan nasional di tengah kompetisi antardaerah yang semakin ketat.
(Sb/red)
