 |
| Wakil Wali Kota Allex Saputra menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. |
Padang Panjang, MP----- Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2025.
 |
| Suasana jelang Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, dan tamu undangan, Jumat (5/6/2026). |
Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai unsur masyarakat dan tamu undangan.
Dalam pandangan umum yang disampaikan secara bergantian, lima fraksi DPRD menilai capaian opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan administratif tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” menjadi benang merah yang mengemuka dalam berbagai pandangan fraksi.
Fraksi NasDem melalui juru bicara Robi Zamora memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komponen pendapatan dan belanja daerah. Fraksi ini meminta penjelasan lebih rinci mengenai realisasi pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, hingga belanja modal yang dinilai perlu terus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan Yandra Yane menyoroti perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Fraksi ini juga menyinggung rencana penyesuaian tarif dasar air, dengan harapan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Dorongan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah juga disampaikan Fraksi PBB-PKS melalui juru bicaranya, Amrizal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus menggali sumber-sumber pendapatan baru, mendorong investasi, serta memperkuat sektor ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra yang diwakili Yudha Prasetia memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai. Fraksi ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja pembangunan agar anggaran daerah lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Sedangkan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti menekankan perlunya peningkatan akurasi dalam perencanaan pendapatan daerah. Fraksi ini juga mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu.
Rapat paripurna tersebut mencerminkan dinamika kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Selain memberikan apresiasi atas capaian yang diraih, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan melalui berbagai masukan, kritik konstruktif, dan pertanyaan strategis terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Seluruh pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun jawaban resmi yang akan disampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya sebagai bagian dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Dengan capaian opini WTP yang terus dipertahankan selama satu dekade, tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kota Padang Panjang adalah memastikan tata kelola keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih inklusif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(PJ/MP/red)
