 |
| Jalan beton di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur mengalami retak dan kerusakan parah, mengganggu kelancaran arus kendaraan menuju pelabuhan. |
Padang, MP----- Kondisi jalan beton dua jalur yang menjadi akses utama dari gerbang masuk menuju kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, kian memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi hampir dua tahun terakhir itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki secara menyeluruh, meski merupakan jalur vital yang setiap hari dilintasi kendaraan logistik, pekerja pelabuhan, aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat umum.
 |
| Kerusakan jalan beton di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur semakin memprihatinkan dan dikeluhkan para pengemudi truk serta masyarakat. |
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah titik badan jalan mengalami keretakan, ambles, dan permukaan beton yang tidak rata. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus mengurangi kecepatan secara signifikan untuk menghindari kerusakan kendaraan maupun potensi kecelakaan.
 |
| Kondisi kanstin pembatas taman mengalami kerusakan parah, menambah kesan semrawut pada kawasan jalan pelabuhan. |
Kasubag Kepegawaian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, Wawan Yunisetiawan, mengakui kerusakan jalan tersebut telah lama menjadi keluhan pengguna jalan.
"Sejak beton badan jalan rusak, kendaraan tidak bisa melaju dengan kecepatan normal. Pengendara harus ekstra hati-hati. Saya dengar PT Pelindo dan Dinas PU Provinsi sudah pernah membahas persoalan ini, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan diperbaiki. Sementara kondisi jalan semakin rusak," ujarnya.
Persoalan jalan tersebut ternyata juga diwarnai perbedaan informasi terkait status aset dan kewenangan pemeliharaan.
Saat ditemui tim media di Kantor PT Pelindo (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Ade Hilman dari Bagian Komersial didampingi Lisa Amelia dari Bagian Humas menjelaskan bahwa lokasi jalan memang berada di atas lahan PT Pelindo, namun fisik jalan merupakan aset pemerintah.
"Jalan itu berada di atas lahan PT Pelindo, tetapi fisik jalannya merupakan aset BPJN Sumbar. Kondisi jalan ini juga sudah sampai informasinya ke kementerian. Karena itu kami tidak bisa melakukan perbaikan secara penuh, sebab jalan hingga Pos 3 bukan merupakan aset PT Pelindo," kata Ade.
Menurutnya, selama ini PT Pelindo hanya melakukan penanganan sementara berupa penambalan pada sejumlah titik yang rusak sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan.
"Untuk mengantisipasi agar tidak memicu kecelakaan, kami melakukan penambalan di beberapa titik yang rusak," tambahnya.
Ade juga mengaku sejak dirinya bertugas di PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur pada tahun 2025, kondisi jalan tersebut memang sudah dalam keadaan rusak.
Namun, keterangan berbeda disampaikan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat.
Ketika dikonfirmasi, Zulfikar selaku PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat melalui Asisten Teknis Weri menyatakan bahwa sejak tahun 2015 jalan tersebut tidak lagi masuk dalam wilayah penanganan pihaknya.
"Sesuai SK sejak tahun 2015, jalan itu sudah tidak masuk wilayah PPK 2.1 lagi. Batas kami hanya sampai simpang tiga di depan gerbang menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Untuk bagian ke dalam merupakan wilayah PT Pelindo," kata Weri, Kamis (11/6/2026).
Sopir Truk: Biaya Perawatan Kendaraan Membengkak
Keluhan keras datang dari kalangan pengemudi angkutan barang yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Rudi (45), sopir truk kontainer rute Teluk Bayur–Padang Panjang, mengatakan kerusakan jalan menyebabkan komponen kendaraan lebih cepat rusak.
"Kalau lewat sini muatan penuh harus pelan-pelan. Suspensi, per daun, sampai ban jadi lebih cepat rusak. Biaya perawatan kendaraan meningkat. Kami yang merasakan langsung dampaknya setiap hari," ujarnya.
Menurutnya, jalan menuju salah satu pelabuhan terbesar di Sumatera Barat seharusnya menjadi prioritas karena menopang aktivitas distribusi barang dan perekonomian daerah.
Pengemudi Mobil: Jalur Strategis Seolah Terabaikan
Hal senada disampaikan Yudi Pratama, pengemudi mobil pribadi yang rutin memasuki kawasan pelabuhan untuk urusan pekerjaan.
"Ini akses utama ke pelabuhan. Sangat ironis kalau kondisinya seperti ini bertahun-tahun. Pengendara harus zig-zag menghindari titik rusak. Kalau malam hari lebih berbahaya karena tidak semua kerusakan terlihat jelas," katanya.
ASN Minta Kepastian Kewenangan
Seorang ASN yang berkantor di kawasan Teluk Bayur berharap instansi terkait segera duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.
"Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling lempar kewenangan, tetapi solusi. Kalau memang status aset menjadi kendala, harus ada keputusan yang jelas agar perbaikannya bisa segera dilakukan," ujarnya.
Pekerja Pelabuhan: Gerbang Ekonomi Daerah Jangan Dibiarkan Rusak
Sementara itu, Dedi (39), pekerja bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, menilai kondisi jalan yang rusak menciptakan kesan buruk bagi kawasan pelabuhan yang menjadi pintu gerbang perdagangan Sumatera Barat.
"Setiap hari ribuan kendaraan masuk keluar pelabuhan. Banyak tamu dari luar daerah juga lewat sini. Jalan rusak seperti ini tentu tidak mencerminkan kawasan pelabuhan internasional yang menjadi kebanggaan daerah," katanya.
Masyarakat Desak Perbaikan Permanen
Masyarakat sekitar berharap pemerintah bersama pihak terkait tidak lagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Menurut mereka, kerusakan jalan yang berlangsung hampir dua tahun bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan menyangkut keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi logistik, dan citra kawasan strategis nasional.
"Kalau hanya ditambal, beberapa bulan rusak lagi. Yang dibutuhkan perbaikan permanen dan menyeluruh. Jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan serius baru bertindak," ujar seorang warga Teluk Bayur.
Kini publik menanti kepastian siapa pihak yang memiliki kewenangan penuh atas ruas jalan tersebut. Sebab selama status pengelolaan dan tanggung jawab masih menjadi perdebatan, kerusakan jalan terus memburuk dan pengguna jalan tetap menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar.
(Re/MP)
