 |
| Rapat Kerja Kementerian PU dan Komisi V DPR RI membahas usulan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang berorientasi pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. |
Jakarta, MP----- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran negara harus diwujudkan menjadi layanan publik yang nyata dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/6).
Dalam forum tersebut, Menteri PU menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.
Menurutnya, anggaran Kementerian PU harus diarahkan untuk menghadirkan irigasi yang andal guna mendukung ketahanan pangan, pembangunan jalan dan jembatan yang memperkuat konektivitas antarwilayah, penyediaan akses air minum yang terjangkau, sanitasi yang layak, serta berbagai sarana publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Anggaran yang dialokasikan harus benar-benar diterjemahkan menjadi layanan yang dapat dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung produktivitas, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar,” ujarnya.
Menteri PU menjelaskan, ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang baik merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa usulan anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan publik yang terukur, dengan pendekatan yang berorientasi pada manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Penyusunan anggaran tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan di daerah, sekaligus memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara agar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang optimal.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas di seluruh Indonesia,” katanya.
Melalui pendekatan tersebut, Kementerian PU menargetkan pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan daya saing nasional dalam jangka panjang.
(bakom.ri/MP)
