 |
| Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, menyampaikan aspirasi nelayan terkait perlindungan wilayah tangkap tradisional. |
Padang Pariaman, MP----- Kehidupan nelayan di pesisir Kabupaten Padang Pariaman masih dibayangi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan mereka. Selain keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, nelayan juga mengeluhkan aktivitas penangkapan ikan yang diduga menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan sehingga mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional.
Pelaksana Tugas (Plt.) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama, mengatakan, kelancaran distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan, khususnya pengguna kapal payang yang mengandalkan mesin tempel berbahan bakar Pertalite untuk beroperasi di laut.
Menurutnya, selama nelayan telah mengantongi surat rekomendasi, proses pembelian BBM bersubsidi di SPBU tidak mengalami kendala administratif. Nelayan dari kawasan Ulakan dan Sunua memperoleh pasokan di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, sementara nelayan Gasan dilayani melalui SPBU Tiku.
"Yang menjadi persoalan adalah ketika stok Pertalite di SPBU kosong atau distribusinya terlambat. Akibatnya nelayan terpaksa menunda keberangkatan melaut sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka," ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dedi mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan dua kawasan Kampung Nelayan di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan fasilitas pendukung sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, mengungkapkan keresahan nelayan tradisional terhadap aktivitas penangkapan ikan yang diduga menggunakan pukat harimau oleh nelayan dari Muara Anai di wilayah perairan Ulakan. Aktivitas tersebut dinilai mengurangi potensi hasil tangkapan nelayan setempat.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan alat tangkap jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak, Kota Padang, yang hanyut hingga memasuki kawasan pesisir Ulakan Tapakis. Kondisi itu disebut sering mengganggu aktivitas nelayan tradisional saat mencari ikan.
Safaruddin menjelaskan, jaring milenium semestinya dioperasikan pada jarak sekitar dua mil laut dari garis pantai. Namun, di lapangan masih ditemukan pengoperasian pada kisaran satu mil laut yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional. Situasi tersebut dinilai memicu konflik ruang tangkap sekaligus menurunkan hasil tangkapan nelayan kecil.
Selain persoalan alat tangkap, kelangkaan Pertalite juga menjadi keluhan yang terus berulang. Keterlambatan distribusi maupun kosongnya stok BBM bersubsidi membuat jadwal melaut tidak menentu dan berdampak pada menurunnya produktivitas nelayan.
Para nelayan berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret, mulai dari menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, memperketat pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan, hingga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Padang Pariaman.
(MP)
