Padang, MP----- Sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat mendapat amanah baru melalui pengangkatan dan mutasi jabatan sebagai bagian dari langkah penyegaran organisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan ketentuan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berbasis sistem merit.
Dari keseluruhan ASN yang memperoleh rekomendasi pengangkatan maupun mutasi jabatan, sebanyak 12 orang berasal dari Dinas BMCKTR Sumbar. Penempatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan semakin optimal.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berharap para pejabat yang mendapat amanah baru mampu menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
"Pengangkatan dan mutasi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi antarsatuan kerja, serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat," ujarnya.
Menurutnya, penyegaran organisasi merupakan hal yang wajar dalam birokrasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kapasitas organisasi menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis.
Dengan penataan organisasi tersebut, Dinas BMCKTR Sumbar optimistis pelaksanaan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
(Red)
