 |
| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H. Andre Rosiade |
Padang, MP----- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Andre Rosiade, menegaskan bahwa persoalan kerusakan jalan berstatus provinsi di Sumatera Barat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak tepat jika seluruh persoalan tersebut diarahkan kepada pemerintah pusat maupun Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Andre usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Jumat (24/7/2026). Ia menilai perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan.
Menurut Andre, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum justru telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Sejak tahun 2025 hingga 2026, anggaran sekitar Rp1,9 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang menjadi kewenangan nasional di wilayah Sumbar.
Ia menjelaskan, besarnya dukungan anggaran tersebut menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk Sumatera Barat. Karena itu, Andre mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan antara ruas jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota agar penilaian terhadap kondisi infrastruktur lebih proporsional.
"Jalan provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara pemerintah pusat tetap menjalankan kewajibannya melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan nasional dengan dukungan anggaran yang signifikan," ujar Andre.
Andre berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan optimal. Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan pembangunan di Sumatera Barat.
(tim-AR/red)
