 |
| Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan aspirasi penguatan fiskal daerah saat pertemuan Banggar DPR RI di Labuan Bajo. |
Labuan Bajo, MP----- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, serta memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan potensi ekonomi.
Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menghadiri pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah daerah se-NTT di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (3/7).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto, itu dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran Kementerian Keuangan. Agenda tersebut bertujuan menyerap masukan terkait kebijakan penerimaan negara dan alokasi dana transfer daerah dalam pembahasan APBN.
Dalam paparannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal sebagian besar kabupaten/kota di NTT masih rendah. Dari 22 daerah, hanya Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang dinilai memiliki kemampuan fiskal relatif lebih baik, sementara daerah lainnya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hilirisasi menjadi kunci meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.
"Kami memiliki bahan baku yang melimpah, tetapi membutuhkan dukungan agar proses pengolahan dilakukan di NTT sehingga manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri," kata Melki.
Selain hilirisasi, ia meminta dukungan anggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, serta penguatan Program Makan Bergizi Gratis.
Gubernur juga menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini menanggung beban penanganan sampah dan persoalan lingkungan, namun belum memperoleh ruang fiskal maupun kewenangan yang memadai untuk menikmati manfaat ekonomi dari kawasan tersebut.
Melki turut mengusulkan kemudahan alih nomor kendaraan berpelat luar daerah menjadi pelat NTT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menyampaikan bahwa perekonomian NTT dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan sebagai penopang utama. Namun, tingkat kemandirian fiskal NTT masih sekitar 7,07 persen sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso menambahkan, ekonomi NTT pada 2026 tumbuh 5,32 persen secara tahunan. Menurutnya, peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan fasilitas cold storage, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penguatan literasi keuangan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dalam sesi diskusi, para kepala daerah menyampaikan berbagai usulan, mulai dari penurunan dana transfer, pembangunan infrastruktur, penguatan hilirisasi, hingga pengembangan sektor pariwisata. Bupati Manggarai Barat menyoroti perlunya penataan regulasi kapal pinisi yang beroperasi layaknya hotel agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Sementara Bupati Rote Ndao meminta dukungan pengembangan industri garam nasional agar mampu bersaing dengan produk impor.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT memerlukan kebijakan fiskal yang bersifat afirmatif karena karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain.
"NTT harus mendapat perhatian khusus karena memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah lain, sehingga kebijakan fiskalnya juga perlu disesuaikan," ujarnya.
Senada, anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT Julie Sutrisno Laiskodat memastikan seluruh aspirasi pemerintah daerah akan dikawal dalam pembahasan APBN di DPR RI.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan NTT melalui penguatan fiskal, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi potensi unggulan daerah.
(Nt/red)
