 |
| Mahyeldi menegaskan ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga pelayanan publik dan penanggulangan bencana di Sumatera Barat. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi ancaman bencana yang setiap saat berpotensi terjadi di wilayah Sumbar. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus mendukung penanganan bencana secara cepat, terukur, dan profesional.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) Tahun 2026 bagi ASN Pemprov Sumbar dan peserta dari Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di BPSDM Sumbar, Padang, Senin (13/7/2026).
Menurut Mahyeldi, posisi geografis Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga aktivitas gunung api menuntut pemerintah memiliki aparatur yang memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi situasi darurat.
"Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecukupan sarana dan prasarana, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bertindak cepat, tepat, terkoordinasi, dan profesional," ujar Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa ASN merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang harus tetap berjalan meski dalam kondisi krisis. Karena itu, peningkatan kompetensi di bidang manajemen kebencanaan menjadi investasi strategis untuk memperkuat ketahanan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berlangsung saat terjadi bencana.
Pelatihan tersebut, kata Mahyeldi, dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami manajemen risiko bencana, sistem komando penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi yang penuh tekanan.
Gubernur juga mengapresiasi pola pembelajaran berbasis blended learning yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Materi pelatihan diperkuat melalui Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), serta Command Post Exercise (CPX) agar peserta memperoleh pengalaman simulasi yang mendekati kondisi nyata di lapangan.
"Melalui pelatihan ini saya berharap ASN tidak hanya memahami teori penanggulangan bencana, tetapi mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, dan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah," katanya.
Mahyeldi menambahkan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat.
"Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar yang juga Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mencetak ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi kebencanaan yang memadai.
Menurutnya, peserta akan dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi.
"Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi ASN, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun aparatur yang tangguh serta mampu menjadi motor penggerak budaya sadar bencana di lingkungan pemerintahan," ujar Medi.
Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026 diikuti 40 peserta yang terdiri atas 30 ASN dari 22 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar dan 10 peserta dari BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi. Kegiatan berlangsung selama 10 hari, dengan kombinasi lima hari pembelajaran daring dan lima hari pembelajaran klasikal.
Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari BNPB, BPBD Sumbar, Forum Pengurangan Risiko Bencana, ORARI Daerah Sumbar, Paksi Sumbar, para widyaiswara, serta praktisi kebencanaan. Seluruh rangkaian pelatihan ditutup dengan simulasi terpadu guna menguji kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan peserta dalam menghadapi kondisi darurat.
Pembukaan kegiatan turut dihadiri Kepala Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB dr. Kheriwan, M.M. secara virtual, Kepala BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, para narasumber, serta seluruh peserta pelatihan.
(Sb/red)
