 |
| Gubernur Mahyeldi memaparkan arah kebijakan fiskal Sumbar 2027 yang berfokus pada transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Sumbar. Dokumen yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026), menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 yang menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, baik akibat perlambatan ekonomi global maupun dampak bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat sepanjang tahun terakhir.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meski demikian, Mahyeldi menilai sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Selain itu, Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional.
"Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan selama ini terbukti mampu menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga," ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan tema pembangunan Sumbar pada 2027 mengusung "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan." Tema tersebut akan diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penyangga utama perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya, juga menerapkan prinsip money follows program, sehingga setiap alokasi anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendukung mitigasi bencana dan percepatan pemulihan pascabencana.
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan mempercepat hilirisasi sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, menjaga stabilitas inflasi, hingga mengembangkan ekonomi hijau sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD Sumbar Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat pembangunan Sumatera Barat secara berkelanjutan.
"Kami berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kesepakatan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan Sumatera Barat," pungkasnya.
(Sb/MP)
