 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Plt Kepala BWSS V Padang Resky Wahyudi di rapat koordinasi penanganan banjir hidrometeorologi di Kota Padang. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penanganan bencana banjir hidrometeorologi melalui rapat koordinasi yang digelar di Kota Padang, Kamis (2/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sementara dari pihak BWSS-V Padang dihadiri Plt Kepala BWSS V Padang Resky Wahyudi, ST., MT., beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pengendalian banjir yang akan dikerjakan secara multi years contract selama tiga tahun dengan nilai anggaran mendekati Rp1 triliun.
Dalam arahannya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa proyek pengendalian banjir tersebut harus mendapat dukungan penuh seluruh pihak karena menyangkut keselamatan masyarakat.
"Program ini harus benar-benar kita pastikan berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Ini bukan lagi sekadar pembangunan fisik, tetapi sudah berbicara tentang menyelamatkan jiwa dan keselamatan masyarakat," tegas Fadly Amran.
Ia mengungkapkan, apabila berbagai upaya penanganan tidak segera direalisasikan, maka potensi terjadinya banjir berulang di lokasi yang sama akan terus menghantui masyarakat Kota Padang.
"Kalau bencana kembali terjadi di titik yang sama dengan kondisi yang sama, tentu ada kelalaian dari kita semua. Karena itu tidak ada pilihan selain menyukseskan program ini," ujarnya.
Fadly juga meminta BWSS V Padang menyerahkan data titik-titik prioritas beserta koordinat lokasi pekerjaan agar Pemerintah Kota dapat segera melakukan verifikasi di lapangan.
"Nanti kami akan menugaskan camat, lurah hingga tim khusus untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, memberikan informasi terkini, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang mungkin muncul selama pelaksanaan pekerjaan," katanya.
Pada kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada BWSS V Padang yang telah menyiapkan konsep penanganan banjir secara menyeluruh.
"Walaupun gambar yang dipaparkan masih berupa rancangan awal, kami sudah bisa melihat konsep penanganan banjir yang sangat baik. Ini memberi rasa optimistis dan nyaman bagi Pemerintah Kota karena nantinya konstruksi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat saat terjadi banjir maupun banjir bandang," tuturnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Padang juga akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, mematuhi tata ruang wilayah (RTRW), serta mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan agar risiko bencana dapat diminimalkan.
Sementara itu, Plt Kepala BWSS V Padang, Resky Wahyudi, ST., MT., menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pengendalian banjir merupakan program strategis nasional yang disusun berdasarkan evaluasi berbagai kejadian bencana di Kota Padang.
Menurutnya, pengalaman pascabencana tahun 2012 menunjukkan bahwa proses perencanaan membutuhkan waktu hingga lima tahun sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan pada 2017. Namun untuk program saat ini, seluruh tahapan desain hanya memiliki waktu sekitar lima bulan sejak akhir Desember 2025.
"Dengan beban pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2012, kami harus mempertahankan desain dasar ini sebaik mungkin agar dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan," jelas Resky.
Ia menegaskan, pengendalian banjir tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur tanpa penataan kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai.
"Banjir tidak akan pernah berkurang apabila persoalan di lapangan tidak kita selesaikan secara tegas dan terukur. Kami akan berusaha semaksimal mungkin merekayasa sungai, tetapi persoalan pemanfaatan lahan juga harus dituntaskan mulai sekarang untuk kepentingan puluhan tahun ke depan," ujarnya.
Resky juga mengingatkan bahwa sebagian wilayah terdampak merupakan kawasan endapan sedimen yang secara teknis memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Padang dan BWSS V Padang berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam percepatan penanganan banjir hidrometeorologi, sehingga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat terlaksana sesuai rencana dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat Kota Padang di masa mendatang.
