 |
| Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si, memaparkan fokus pembangunan infrastruktur Kota Padang tahun 2026 kepada awak media. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pada 2026 dengan dua fokus utama, yakni menuntaskan program unggulan (Progul) Wali Kota Padang serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana melalui dukungan berbagai sumber pendanaan.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si, menegaskan bahwa seluruh jajaran PUPR saat ini bekerja secara terukur agar pembangunan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di berbagai kawasan Kota Padang.
Dalam wawancara bersama awak media di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026), Malvi menjelaskan bahwa penyelesaian Program Unggulan Wali Kota menjadi prioritas utama yang terus dipacu sepanjang tahun ini.
"Kalau kami di jajaran PUPR Kota Padang saat ini memang banyak terfokus pada penyelesaian Progul Wali Kota. Pertama revitalisasi pasar yang saat ini sedang berjalan. Kedua pembangunan trotoar di Pantai Padang, prosesnya sudah ada pemenang tender dan dalam waktu dekat segera dimulai. Selanjutnya penataan taman di kawasan Pantai Padang, kemudian penataan Kawasan Kota Tua yang terpusat di kawasan Klenteng," ujar Malvi.
Menurutnya, arah pembangunan tersebut merupakan strategi Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi hanya bertumpu pada satu kawasan.
Ia menjelaskan, revitalisasi pasar ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, sementara penataan Pantai Padang diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus mempercantik wajah kota. Di sisi lain, pengembangan Kawasan Kota Tua diharapkan mampu menghidupkan kembali nilai sejarah sekaligus menjadi magnet wisata budaya yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha lokal.
"Memang Bapak Wali Kota Padang menginginkan pergerakan ekonomi tidak terpusat di satu titik saja, tetapi berkembang di beberapa kawasan strategis seperti pasar, Pantai Padang, maupun Kota Tua. Dengan begitu akselerasi perputaran ekonomi masyarakat bisa semakin merata, terutama bagi masyarakat yang saat ini masih merasakan dampak perlambatan ekonomi," katanya.
Selain menjalankan program prioritas daerah, Dinas PUPR Kota Padang juga bergerak cepat melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana setelah turunnya alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Malvi mengungkapkan, tahun 2026 Kota Padang memperoleh alokasi TKD yang cukup besar untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur.
"Proses pemilihan penyedia sudah berjalan dan mudah-mudahan minggu ini seluruh paket sudah bisa berkontrak sehingga pekerjaan segera dimulai. Harapan kami, secara bertahap seluruh kerusakan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dapat segera diselesaikan," jelasnya.
Ia memaparkan, sejumlah lokasi prioritas rehab rekon tersebar di berbagai kecamatan yang mengalami kerusakan cukup signifikan akibat bencana, di antaranya Kecamatan Nanggalo, Tabing Banda Gadang, Koto Tangah, kawasan Surau Lubuk, Kampung Apa, Kecamatan Kuranji di sekitar Guo dan Pasar Lalang, sejumlah jaringan irigasi di Olo, hingga pembangunan check dam serta perbaikan irigasi di Limau Manis, Kecamatan Pauh.
Malvi menegaskan bahwa penanganan jaringan irigasi menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan sektor pertanian.
"Kenapa irigasi menjadi prioritas, karena berhubungan langsung dengan lahan pertanian masyarakat. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Pertanian, luas lahan pertanian yang terdampak cukup besar. Kalau seluruh jaringan ini dapat kita pulihkan, maka sekitar 21.043 hektare lahan pertanian berpotensi kembali berfungsi secara optimal, termasuk mengurangi persoalan kekeringan yang terjadi di beberapa kawasan Kuranji maupun Pauh," ungkapnya.
Lebih jauh Malvi menjelaskan, percepatan pembangunan pascabencana tidak mungkin dilakukan hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemerintah Kota Padang membangun sinergi lintas pemerintah agar seluruh kebutuhan infrastruktur dapat ditangani secara bertahap.
Menurutnya, berbagai program telah disinkronkan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, hingga Balai Cipta Karya.
Ia menyebutkan, BWSS V Padang saat ini memfokuskan penanganan pada kawasan Air Dingin dan Batang Kuranji, terutama di wilayah Gunung Nago yang direncanakan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada 2027 setelah proses perencanaan selesai. Sementara sejumlah pekerjaan yang menjadi kewenangan Dinas SDABK juga telah diselaraskan, terutama di kawasan Kuranji, Pauh, Koto Tangah hingga Lubuk Minturun.
"Semua sudah kami sinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan seluruh penanganan bisa saling melengkapi. Dengan pola ini, pembangunan akan jauh lebih efektif dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," jelasnya.
Di akhir wawancara, Malvi menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan fondasi utama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur Kota Padang pascabencana.
Ia mengakui besarnya kebutuhan anggaran tidak mungkin dipenuhi hanya melalui kemampuan APBD Kota Padang, sehingga dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi faktor yang sangat menentukan.
"Pada prinsipnya kami mengandalkan kolaborasi dan sinergitas dalam melaksanakan rehab rekon pascabencana. Kalau tidak ada kolaborasi, tentu banyak pekerjaan yang akan tertunda karena kebutuhan anggarannya sangat besar. Tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Mudah-mudahan sinergi yang sudah terbangun ini terus terjaga, semakin kuat, dan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat Kota Padang," pungkas Malvi Hendri.
Melalui percepatan program strategis, rehabilitasi infrastruktur, serta penguatan kolaborasi lintas instansi, Pemerintah Kota Padang berharap pembangunan pada 2026 tidak hanya menghadirkan wajah kota yang lebih tertata, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah, meningkatkan produktivitas pertanian, menghidupkan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh penjuru Kota Padang.
(MP)
