 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta. |
Jakarta, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/7/2026), Sumbar berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dan memperoleh dukungan untuk rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Penghargaan yang diraih meliputi peringkat kedua nasional pada kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di lingkungan pemerintah provinsi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan.
Menurutnya, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor.
"Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk semakin menguatkan ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau," ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, mendukung pengembangan UMKM, memperluas pendidikan ekonomi syariah, hingga menghadirkan skema pembiayaan pembangunan yang sesuai prinsip syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah. Instrumen pembiayaan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan Anugerah Adinata Syariah merupakan upaya mendorong lahirnya inovasi dan kepemimpinan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.
Ia menjelaskan, penilaian penghargaan tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi dan inklusi keuangan, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan tersebut semakin mengukuhkan posisi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan yang terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Ns/MP)
