 |
| Ir. Maria Doeni Isa, ST, MM Kepala BPBPK Sumbar |
Padang, MP----- Pemulihan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang rusak akibat bencana bukan sekadar pekerjaan memasang kembali pipa yang terputus. Di balik proyek fisik tersebut terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar teknis, serta pada akhirnya benar-benar kembali memberi manfaat kepada masyarakat.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Ir. Maria Doeni Isa, ST, MM, memberikan tanggapan atas pelaksanaan proyek penanganan SPAM pascabencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.
Kepada wartawan melalui hubungan kontak langsung, Senin (10/8/2026), Maria menegaskan bahwa pekerjaan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas pihak karena menyangkut infrastruktur dasar masyarakat sekaligus kondisi lapangan yang tidak selalu dapat diprediksi.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan proses pembangunan tetap berada dalam koridor ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku.
“Pekerjaan pascabencana tentu memiliki karakteristik tersendiri. Yang paling penting adalah bagaimana pemulihan dapat segera dilakukan, tetapi mutu dan ketentuan teknis tetap menjadi perhatian,” demikian pokok penjelasan Maria.
Bukan Sekadar Mengejar Progres
Pekerjaan penanganan SPAM pascabencana di Sumatera Barat tersebar di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut membuat koordinasi menjadi salah satu kunci agar pekerjaan tidak berhenti hanya karena persoalan di satu titik.
Maria mengatakan, pemerintah berkepentingan memastikan pembangunan yang dilakukan kontraktor tidak hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal.
Dalam konteks SPAM, keberhasilan pekerjaan pada akhirnya akan terlihat ketika jaringan mampu kembali mendukung pelayanan air kepada masyarakat.
“Yang kita kejar bukan hanya progres pekerjaan, tetapi bagaimana hasilnya nanti dapat berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi penting karena masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan kepastian bahwa pemulihan infrastruktur akan membawa mereka kembali kepada kondisi pelayanan yang normal.
Bagi warga, pipa yang kembali terpasang bukan sekadar material konstruksi. Ia berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan kualitas kehidupan sehari-hari.
Pengawasan Mutu Tetap Menjadi Bagian Penting
Menanggapi perhatian masyarakat terhadap pekerjaan galian, pemasangan pipa dan pengembalian kondisi badan jalan, Maria menekankan pentingnya pekerjaan dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, setiap pekerjaan konstruksi pemerintah memiliki parameter teknis yang harus dipenuhi. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi visual di lapangan.
Kedalaman galian, material yang digunakan, pemasangan jaringan, pemadatan kembali badan jalan hingga tahap akhir pekerjaan harus mengacu kepada dokumen teknis dan hasil pengendalian pekerjaan.
Pemerintah, kata dia, memiliki mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Hal itu penting untuk mencegah munculnya persoalan baru setelah proyek dinyatakan selesai.
Sebab, pembangunan infrastruktur pascabencana memiliki tantangan tersendiri. Kondisi tanah, cuaca, lalu lintas dan karakteristik lokasi dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
Namun kondisi lapangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar mutu.
Masyarakat Juga Berhak Mengawasi
Maria juga memandang perhatian masyarakat terhadap pekerjaan infrastruktur sebagai bagian dari kontrol sosial.
Menurutnya, proyek yang berada di ruang publik memang secara alamiah akan mendapatkan perhatian warga.
Apalagi pekerjaan pemasangan jaringan pipa dilakukan di ruas jalan yang digunakan setiap hari oleh masyarakat.
Keluhan mengenai debu, galian, kemacetan, rambu-rambu keselamatan maupun kondisi badan jalan merupakan hal yang wajar muncul ketika proyek berlangsung.
Karena itu, komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Masukan masyarakat tentu menjadi perhatian. Masyarakat juga merupakan pihak yang nantinya menerima manfaat dari pembangunan tersebut,” ujarnya.
Bagi Maria, pengawasan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, masukan warga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana maupun pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang di lapangan.
Koordinasi Menjadi Kunci
Proyek pemulihan SPAM pascabencana juga tidak berdiri sendiri.
Pekerjaan dapat bersinggungan dengan pemerintah daerah, pengelola jalan, pengelola sumber daya air dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi agar satu pekerjaan tidak menimbulkan persoalan terhadap infrastruktur lain.
Terlebih untuk pekerjaan yang berkaitan dengan badan jalan dan jembatan, aspek perizinan dan rekomendasi teknis dari instansi berwenang menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.
Menurut Maria, koordinasi antarlembaga merupakan bagian dari upaya memastikan pekerjaan berjalan tertib sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat.
Dalam konteks pascabencana, koordinasi tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan pemulihan biasanya datang bersamaan dengan keterbatasan waktu dan kondisi lapangan yang dinamis.
Kecepatan Harus Berjalan Bersama Kualitas
Pemerintah tentu memiliki target agar infrastruktur yang rusak dapat segera dipulihkan. Namun percepatan tidak berarti mengesampingkan kualitas.
Maria menekankan bahwa pembangunan yang baik harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus: selesai sesuai target dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab apabila pekerjaan selesai cepat tetapi kemudian mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masyarakat justru akan kembali menanggung dampaknya.
Dalam proyek SPAM, persoalan tersebut menjadi lebih sensitif karena menyangkut pelayanan dasar.
Air bersih bukan kebutuhan yang dapat ditunda terlalu lama.
Karena itu, proses pemulihan harus dilakukan dengan perhitungan matang, terutama pada wilayah yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana.
Transparansi dan Akuntabilitas
Terkait munculnya pertanyaan publik mengenai informasi proyek, Maria pada prinsipnya menegaskan pentingnya setiap pekerjaan pemerintah memiliki administrasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Transparansi, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan angka anggaran, tetapi juga menyangkut proses, spesifikasi, progres, mutu dan hasil akhir pekerjaan.
Setiap tahapan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Hal tersebut menjadi penting karena proyek pemulihan pascabencana menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Dari Pipa Menuju Kehidupan yang Kembali Normal
Bencana mungkin datang dalam hitungan jam. Namun memulihkan kembali kehidupan masyarakat setelah bencana membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Jaringan air yang rusak, jembatan yang runtuh dan infrastruktur yang terputus tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik. Semua itu ikut mengganggu aktivitas warga.
Karena itu, keberhasilan proyek pemulihan SPAM nantinya tidak cukup diukur dari berapa kilometer pipa yang berhasil dipasang atau berapa persen progres pekerjaan.
Ukuran paling sederhana justru ada di tengah masyarakat: apakah air kembali mengalir, apakah pelayanan kembali berfungsi dan apakah warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
Maria berharap seluruh pihak dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.
Kontraktor bekerja sesuai spesifikasi, konsultan menjalankan pengawasan, pemerintah memastikan pengendalian dan masyarakat ikut memberikan masukan.
“Pada akhirnya pembangunan ini untuk masyarakat. Karena itu, kualitas pekerjaan dan manfaatnya harus menjadi perhatian bersama,” demikian penekanannya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa proyek pascabencana bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu.
Lebih jauh dari itu, ada harapan masyarakat yang harus dijawab: ketika bencana telah berlalu, layanan dasar harus kembali hadir dan kehidupan harus perlahan kembali normal.
(Rajo.A/MP)
