 |
| Sufmi Dasco Ahmad bersama Muhadjir Effendy membahas masa tunggu jemaah dan rencana Kampung Haji di Arab Saudi. |
Jakarta, MP----- Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan jemaah tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan pengawalan bersama.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan haji, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan jemaah, rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, hingga langkah pemerintah dalam menekan masa tunggu keberangkatan jemaah secara bertahap.
Dasco menegaskan, DPR RI memberikan apresiasi terhadap berbagai perbaikan yang telah terlihat dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, kemajuan tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan.
«“DPR RI mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pelaksanaannya menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia,” ujar Dasco.»
Menurut Dasco, evaluasi tidak semestinya dimaknai sebagai pencarian kekurangan semata, tetapi harus menjadi instrumen untuk membangun sistem penyelenggaraan haji yang semakin efektif, terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Karena itu, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Setiap persoalan yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji 2026 diharapkan dapat menjadi bahan pembenahan untuk musim haji berikutnya.
Salah satu agenda strategis yang turut dibahas adalah pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Kehadiran kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya jangka panjang Indonesia dalam membangun ekosistem pelayanan haji yang lebih terencana, efisien dan memberikan kenyamanan bagi jemaah.
Selain infrastruktur dan pelayanan, persoalan masa tunggu keberangkatan juga menjadi perhatian. Pemerintah didorong menyusun langkah bertahap untuk menekan masa tunggu sehingga jemaah tidak harus menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah haji.
Dasco menilai seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji perlu menjadikan hasil evaluasi 2026 sebagai pijakan bersama. Perbaikan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika musim haji berlangsung, tetapi sejak tahap perencanaan hingga pelayanan kepulangan jemaah.
«“DPR RI akan terus mengawal perbaikan penyelenggaraan haji agar pelayanan kepada jemaah Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Evaluasi tahun ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang,” tegasnya.»
Ia berharap proses pembenahan tersebut pada akhirnya mampu menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman dan berkualitas. Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan, pelayanan jemaah Indonesia diharapkan terus mengalami peningkatan.
Bagi DPR RI, penyelenggaraan haji bukan semata persoalan teknis keberangkatan dan kepulangan jemaah. Lebih dari itu, haji menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dalam menjalankan salah satu ibadah paling penting bagi umat Islam.
Karena itu, setiap perbaikan yang dilakukan hari ini menjadi investasi bagi penyelenggaraan haji Indonesia di masa depan—agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, terlindungi dan memperoleh pelayanan yang semakin bermartabat.
