 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). |
Jakarta, MP----- Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar masyarakat Dayak se-Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat Dayak, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pelestarian budaya dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo merespons langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah peningkatan konektivitas di wilayah pedalaman Kalimantan. Presiden mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Sanggau dan sekitarnya untuk mendukung mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga akan memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat Dayak melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
Tak hanya infrastruktur dan pendidikan, pelestarian budaya turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat.
Pertemuan juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Kalimantan. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan sosial dan kultural dengan melibatkan para tokoh adat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak pembakaran lahan secara sembarangan.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima Jilah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak, khususnya dalam memperkuat pembangunan di wilayah pedalaman sekaligus menjaga keberlangsungan budaya lokal.
Pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan, pelestarian rumah adat, dan penguatan pencegahan karhutla menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan Kalimantan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan keberadaan masyarakat adat.
(Ns/MP)
