 |
| Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menghadiri rapat bersama Wamenaker RI di Jakarta, Selasa (8/9/2026). |
Jakarta, MP----- Upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan terus dilakukan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri rapat pertemuan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Grha Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait berbagai agenda strategis di bidang ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Kehadiran Cik Ujang sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang selaras dengan kebutuhan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting di tengah dinamika pasar kerja, tuntutan peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kebutuhan dunia industri terhadap sumber daya manusia yang semakin adaptif.
Bagi Sumatera Selatan, penguatan sektor ketenagakerjaan memiliki posisi strategis seiring dengan perkembangan berbagai sektor ekonomi dan industri di daerah. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya membuka lebih banyak peluang kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah, terutama dalam peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, serta pengembangan sumber daya manusia.
Langkah tersebut juga menjadi penting untuk memastikan pembangunan ekonomi daerah berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat pekerja.
Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri terus membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar potensi ekonomi daerah mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Karena itu, komunikasi langsung dengan pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di bidang ketenagakerjaan.
Pertemuan di Jakarta tersebut diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi dan tindak lanjut program yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya para pencari kerja, pekerja, maupun pelaku usaha.
Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang konkret, responsif, dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
(SL/red)
