 |
| Menteri PU Dody Hanggodo menerima kunjungan Hashim Djojohadikusumo untuk membahas pembangunan infrastruktur produktif dan berkelanjutan. |
Jakarta, MP----- Pembangunan infrastruktur nasional diarahkan tidak sekadar mengejar peningkatan konektivitas, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat produktivitas, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
 |
| Menteri PU Dody Hanggodo bersama Hashim Djojohadikusumo membahas arah pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Jumat (4/9/2026). |
Arah tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dengan Hashim Djojohadikusumo, yang berlangsung pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan tersebut membahas strategi pembangunan infrastruktur yang semakin produktif, inklusif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dalam pertemuan itu, Dody menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak ekonomi yang terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun pemerintah, menurutnya, harus mampu memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, serta menciptakan ruang pertumbuhan baru di berbagai daerah.
«“Pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang membangun fisik, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri PU Dody Hanggodo.»
Menurut Dody, pendekatan tersebut penting agar belanja pembangunan tidak berhenti pada tersedianya jalan, jembatan, jaringan air, maupun infrastruktur dasar lainnya. Infrastruktur harus menjadi pengungkit aktivitas ekonomi sehingga memberikan nilai tambah dan memperkuat daya saing nasional.
Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo turut memberikan pandangan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu dilaksanakan dengan memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam serta dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
Hashim menilai pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang matang agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.
Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat penerapan prinsip infrastruktur hijau, yakni pembangunan yang mengedepankan efisiensi, ketahanan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta pengurangan dampak terhadap lingkungan.
Dody menegaskan, prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga tetap mampu menopang kehidupan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Arah kebijakan tersebut juga selaras dengan kerangka PU608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong efisiensi ekonomi dan memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pencapaian incremental capital output ratio (ICOR) di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, serta menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Target tersebut menempatkan sektor infrastruktur pada posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus menciptakan efek berganda terhadap kegiatan ekonomi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan dituntut semakin selektif dan berbasis manfaat. Setiap proyek tidak hanya dinilai dari besaran fisik yang terbangun, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas, pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan lingkungan.
Kementerian PU memastikan komitmen tersebut terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan itu, infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
(bakom.ri/red)
