 |
| Wapres Gibran memastikan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana dimulai September 2026. |
Sumatera Utara, MP----- Pemerintah memastikan penantian warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara untuk menempati hunian tetap (huntap) segera berakhir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana akan mulai dikerjakan pada September 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Wapres saat meninjau hunian sementara (huntara) di Desa Napa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026). Dalam kunjungan itu, Gibran berdialog langsung dengan warga yang masih bertahan di huntara setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025.
Di hadapan warga, Wapres menyampaikan permohonan maaf atas proses penanganan hunian yang masih berlangsung. Ia memastikan pemerintah akan mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat tidak terus-menerus tinggal di hunian sementara.
Menurut Wapres, penyediaan hunian bagi korban bencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah. Pemerintah juga harus memastikan lokasi tempat tinggal baru aman serta didukung fasilitas dasar yang dapat digunakan secara layak.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang aman, layak, sekaligus fasilitas dasar yang berfungsi dengan baik,” ujar Wapres dalam kunjungannya.
Peninjauan di Tapanuli Selatan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Wapres ke sejumlah lokasi hunian warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Sebelumnya, Wapres meninjau huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga dan huntap Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi warga serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat proses pemulihan pascabencana.
Gibran menekankan, setiap keluhan masyarakat yang ditemukan di lapangan harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi agar persoalan pembangunan hunian, fasilitas pendukung, maupun kebutuhan dasar masyarakat dapat segera diselesaikan.
Percepatan pembangunan huntap dinilai penting untuk memastikan warga terdampak dapat segera meninggalkan hunian sementara dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Pemerintah, kata Wapres, tidak ingin proses pemulihan berhenti pada penyediaan tempat tinggal semata. Pemulihan harus diarahkan agar masyarakat memiliki lingkungan hunian yang aman, layak, dan mendukung mereka kembali beraktivitas setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
(Ns/MP)
