 |
| Kunjungan Komisi I DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi Kodaeral II. |
Padang, MP----- Komisi I DPR RI menyoroti kesiapan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang dalam menghadapi peningkatan fungsi dan tanggung jawab sebagai bagian dari penguatan pertahanan serta pengawasan wilayah laut di Sumatera Barat.
 |
| Komisi I DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodaeral II Padang. |
Sorotan tersebut disampaikan saat Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodaeral II Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi, mengatakan peningkatan status organisasi harus diikuti dengan penguatan berbagai aspek pendukung. Tidak hanya kesiapan personel, tetapi juga kesiapan pangkalan, operasional kapal perang Republik Indonesia (KRI), hingga dukungan anggaran.
Menurutnya, bertambahnya tugas dan tanggung jawab Angkatan Laut di wilayah Sumatera Barat membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar seluruh fungsi pertahanan dapat dijalankan secara optimal.
“Dengan naiknya status, anggaran yang ada tentu harus mendukung bertambahnya tugas yang menjadi tanggung jawab Angkatan Laut di Sumatera Barat, sehingga mereka betul-betul bisa bekerja optimal,” tegas Mulyadi.
Ia menilai masa transisi setelah peningkatan status Kodaeral II menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh kebutuhan organisasi dapat dipersiapkan secara bertahap dan terukur.
Komisi I DPR RI juga mendorong agar penguatan tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan, tetapi turut menyentuh kesiapan sarana dan prasarana serta dukungan operasional di lapangan.
Dengan dukungan yang semakin kuat, Kodaeral II diharapkan mampu menjalankan tugas pertahanan, keamanan, dan pengawasan wilayah laut Sumatera Barat secara lebih maksimal.
Komisi I DPR RI berharap proses transisi dan penguatan organisasi dapat terus dilakukan sehingga pada 2027 Kodaeral II benar-benar memiliki kesiapan penuh dalam menjalankan seluruh fungsi dan tanggung jawabnya.
Penguatan Kodaeral II dinilai strategis mengingat wilayah perairan Sumatera Barat memiliki posisi penting dalam sistem pertahanan dan keamanan laut nasional. Karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan operasional dan anggaran.
(Pl/MP)
