 |
| Wawako Maigus Nasir mendorong penguatan infrastruktur sekolah di kawasan rawan banjir. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan penanganan infrastruktur pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sekolah yang berada di kawasan rawan banjir.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut diawali dengan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Rombongan mengunjungi SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap proses rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan pascabencana, sekaligus melihat secara langsung kebutuhan sekolah dan lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar (SD) memperoleh bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat. Total dukungan anggaran mencapai sekitar Rp7,74 miliar, dengan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak April 2026.
Maigus Nasir menilai dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Namun, menurutnya, rehabilitasi bangunan sekolah tidak dapat dipisahkan dari upaya penanganan faktor penyebab bencana, khususnya persoalan aliran air dan kondisi lingkungan di sekitar kawasan pendidikan.
«“Kita berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, tidak hanya dalam revitalisasi sekolah yang terdampak, tetapi juga penanganan kawasan rawan banjir melalui normalisasi aliran sungai dan penguatan infrastruktur pendukung,” ujar Maigus Nasir.»
Ia menegaskan, keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Karena itu, Pemko Padang berharap sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dapat terus ditingkatkan untuk memastikan sekolah-sekolah di kawasan rawan bencana memiliki infrastruktur yang lebih kuat dan mampu menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
“Penanganan sekolah harus kita lihat secara menyeluruh. Bangunan diperbaiki, tetapi kawasan dan infrastrukturnya juga harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali mengganggu proses belajar mengajar,” katanya.
Kunjungan Komisi X DPR RI tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun sektor pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga aman dan tangguh menghadapi bencana.
Bagi Pemko Padang, keberlanjutan proses pendidikan pascabencana menjadi prioritas. Revitalisasi sekolah diharapkan tidak sekadar memulihkan kerusakan fisik, tetapi menjadi langkah menuju pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih aman, representatif, dan adaptif terhadap risiko bencana.
(Pd/MP)
