 |
| Komisi XII DPR RI meminta persoalan kelangkaan dan antrean solar bersubsidi segera ditangani. |
Palembang, MP----- Ketahanan energi kembali menjadi perhatian serius di tengah kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tidak cukup hanya ditopang oleh kemampuan produksi, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi yang mampu memastikan energi sampai kepada masyarakat secara tepat, merata, dan berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi XII DPR RI saat melakukan peninjauan langsung ke Sumatera Selatan. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi ketahanan energi sekaligus melihat dari dekat kesiapan produksi dan distribusi BBM di salah satu wilayah strategis dalam jaringan energi nasional.
Dari sisi produksi, Komisi XII mendapat kabar positif. Produksi B50 di Kilang Pertamina Plaju disebut berjalan optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kapasitas pengolahan energi nasional terus didorong untuk mendukung kebutuhan BBM dalam negeri.
Namun, persoalan berbeda masih terlihat pada sisi distribusi. Komisi XII menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah ruas Trans Sumatra, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan solar bersubsidi.
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, meningkatnya harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan sebagian pengguna ke BBM bersubsidi. Pergeseran konsumsi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pasokan solar subsidi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengaturan distribusi yang tepat.
«“Pada saat harga nonsubsidi meningkat mungkin ada switch dari menggunakan BBM nonsubsidi ke subsidi. Ini sehingga kadang-kadang ada kelangkaan untuk solar bersubsidi. Itu sudah kita minta segera diselesaikan dengan baik,” tegas Ramson.»
Menurut Komisi XII, persoalan antrean dan kelangkaan tidak boleh dibiarkan berlarut karena solar memiliki peran penting bagi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transportasi barang, kegiatan usaha, hingga sektor ekonomi produktif yang bergantung pada kelancaran mobilitas logistik.
Kondisi di jalur Trans Sumatra menjadi pengingat bahwa ketahanan energi memiliki dua sisi yang sama penting. Produksi harus kuat, sementara distribusi harus efektif. Ketika salah satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat di lapangan.
Karena itu, penyelesaian persoalan distribusi solar bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan terhadap penyaluran, ketepatan sasaran penerima subsidi, kesiapan stok di setiap titik distribusi, serta antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi menjadi bagian penting yang perlu diperkuat.
Komisi XII menegaskan, energi pada akhirnya bukan sekadar persoalan berapa banyak BBM yang mampu diproduksi. Ukuran keberhasilan ketahanan energi juga ditentukan oleh sejauh mana BBM tersebut tersedia ketika dibutuhkan dan dapat diakses masyarakat secara wajar.
Dengan demikian, optimalnya produksi B50 di Kilang Pertamina Plaju perlu berjalan beriringan dengan pembenahan distribusi di lapangan. Pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dituntut memastikan kebijakan energi tidak berhenti pada tingkat produksi, tetapi benar-benar hadir hingga ke masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan.
Ketersediaan BBM yang aman, distribusi yang lancar, serta subsidi yang tepat sasaran menjadi fondasi penting untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
(Pl/red)
