 |
| Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, ST., M.Si. memberikan penjelasan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026). |
Padang, MP----- Pesan Wali Kota Padang Fadly Amran agar pembangunan fisik tidak sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan mendapat penguatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si.
Malvi menegaskan, pembangunan infrastruktur di Kota Padang harus berorientasi pada mutu, ketahanan konstruksi, ketepatan perencanaan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Penegasan itu disampaikannya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kantor Dinas PUPR Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No. 2 Padang, Kamis (3/9/2026).
Menurut Malvi, kualitas pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Setiap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan harus mengacu pada perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu dan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat sebuah proyek diselesaikan. Lebih penting dari itu adalah memastikan hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik, aman digunakan, tertata dan mampu bertahan sesuai umur rencana.
“Pembangunan bukan hanya persoalan pekerjaan selesai. Yang paling penting adalah bagaimana hasil pekerjaan itu berkualitas, sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Malvi.
Kualitas Menjadi Ukuran
Sebagai kepala perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pembangunan infrastruktur, Malvi menempatkan aspek pengawasan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, pengendalian kualitas harus dilakukan sejak tahapan perencanaan hingga pekerjaan di lapangan. Penggunaan material, metode pelaksanaan, ketepatan volume pekerjaan dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis harus menjadi perhatian.
Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan kualitas yang pada akhirnya dapat membebani pemerintah dan masyarakat ketika infrastruktur belum mencapai umur manfaatnya tetapi sudah membutuhkan perbaikan.
Malvi juga menekankan pentingnya koordinasi antara jajaran Dinas PUPR, konsultan pengawas, pelaksana pekerjaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Setiap unsur memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan standar yang telah ditetapkan.
“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten. Kita ingin setiap pekerjaan yang dibangun pemerintah benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tidak Sekadar Serapan Anggaran
Pernyataan Malvi tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Padang Fadly Amran yang sebelumnya meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan serapan anggaran maupun kecepatan penyelesaian pekerjaan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.
Fadly menegaskan bahwa uang yang digunakan dalam pembangunan merupakan uang masyarakat. Karena itu, setiap proyek pemerintah harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, Dinas PUPR memiliki posisi penting karena pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan wajah perkembangan Kota Padang.
Pembangunan jalan, drainase, infrastruktur permukiman, fasilitas publik maupun berbagai infrastruktur perkotaan lainnya bukan hanya menyangkut konstruksi fisik. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang menentukan kenyamanan, keamanan dan mobilitas masyarakat.
Karena itu, Malvi menegaskan jajaran PUPR akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip kualitas, efektivitas dan akuntabilitas.
Malvi Hendri dan Tantangan Infrastruktur Kota
Malvi Hendri, ST., M.Si., sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Padang, berada pada posisi strategis dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan berdasarkan perencanaan serta kebutuhan masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PUPR dituntut mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Pertumbuhan kawasan, kebutuhan konektivitas, penataan lingkungan, peningkatan kualitas permukiman dan kebutuhan infrastruktur dasar membutuhkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang terukur.
Di tengah tuntutan pembangunan tersebut, kualitas menjadi kata kunci. Infrastruktur yang dibangun hari ini diharapkan tidak menjadi beban pemeliharaan dalam waktu singkat, tetapi mampu menjadi investasi jangka panjang bagi perkembangan Kota Padang.
Malvi berpandangan bahwa pembangunan yang baik harus meninggalkan manfaat, bukan sekadar jejak proyek. Karena itu, setiap pekerjaan harus dikerjakan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kita tentu ingin pembangunan yang dilakukan hari ini bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Membangun dengan Pertanggungjawaban Publik
Lebih jauh, Malvi menilai pembangunan infrastruktur pada akhirnya bukan hanya soal beton, jalan, saluran, bangunan atau konstruksi fisik lainnya. Di balik setiap pekerjaan terdapat harapan masyarakat agar pemerintah mampu menyediakan infrastruktur yang layak dan berkualitas.
Karena itu, setiap tahapan pembangunan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemanfaatan.
Pendekatan tersebut menjadi penting seiring komitmen Pemerintah Kota Padang membangun kota yang semakin tertata, nyaman dan memiliki infrastruktur yang mampu menopang aktivitas masyarakat.
Bagi Malvi, kualitas pembangunan merupakan investasi. Ketika sebuah infrastruktur dikerjakan dengan standar yang baik sejak awal, pemerintah tidak hanya mendapatkan bangunan yang lebih kuat, tetapi juga dapat menekan kebutuhan perbaikan dalam jangka pendek.
Dengan demikian, pesan Wali Kota Padang Fadly Amran agar pembangunan tidak sekadar mengejar target menemukan relevansinya pada pelaksanaan teknis di lapangan.
Kualitas, ketepatan perencanaan, pengawasan dan manfaat bagi masyarakat menjadi empat hal yang harus berjalan beriringan.
Dinas PUPR Kota Padang pun dituntut memastikan setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran publik benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak, berkualitas dan mampu menjadi bagian dari fondasi pembangunan Kota Padang ke depan.
(Pd/red)
