 |
| Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan sejumlah akademisi membahas pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta. |
Jakarta, MP----- Pemerintah memperkuat strategi pengelolaan ekosistem gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan kalangan ilmuwan, akademisi, profesional hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi dan ahli untuk mendapatkan masukan mengenai persoalan pengelolaan lahan gambut serta potensi kebakaran yang berulang dari tahun ke tahun. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kawasan gambut. Persoalan gambut tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut tata kelola lahan, kondisi hidrologis, aktivitas masyarakat, kesiapsiagaan serta kemampuan pemerintah mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Dari pertemuan itu, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk memperkuat berbagai aspek pengelolaan gambut dan mangrove.
BPGMN diarahkan untuk mendukung pencegahan kebakaran melalui penguatan riset, pemetaan kawasan, pemantauan kondisi lahan serta pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Langkah tersebut dinilai penting karena karakter lahan gambut membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan kawasan lainnya. Ketika gambut mengalami kekeringan, api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan berbasis kondisi hidrologis dan karakteristik ekosistem.
Selain pendekatan berbasis teknologi dan penelitian, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan operasi di lapangan. Satgas Darat akan dioptimalkan agar mampu melakukan respons cepat ketika muncul titik api dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.
Penggunaan sarana pemadaman juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pembasahan kawasan serta mempercepat penanganan ketika terjadi kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah melihat masyarakat sekitar sebagai bagian penting dalam sistem pencegahan. Perangkat desa bersama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) diharapkan semakin aktif melakukan pemantauan dan respons awal terhadap potensi kebakaran.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut memiliki akses dan pengetahuan lapangan yang memungkinkan mereka mengetahui perubahan kondisi lingkungan lebih cepat. Respons pada tahap awal dapat menjadi faktor penting sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar. Pencegahan, pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air, kesiapsiagaan masyarakat serta koordinasi lintas sektor menjadi rangkaian yang harus berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem gambut dan aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, kebijakan pengelolaan gambut membutuhkan basis data, kajian ilmiah dan pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Melalui kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, profesional, teknologi dan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan gambut dan mangrove dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Pembentukan BPGMN sekaligus menjadi sinyal bahwa pencegahan karhutla diarahkan tidak semata-mata pada penanganan kebakaran, tetapi juga pada pembenahan tata kelola kawasan dan penguatan sistem peringatan dini agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Dengan pendekatan yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan ekosistem gambut diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan karhutla.
(Jp/MP-red)
