 |
| Wapres Gibran melihat langsung dampak banjir bandang terhadap infrastruktur di Kabupaten Solok. |
Solok, MP----- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan penanganan masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berjalan secara cepat dan terkoordinasi.
 |
| Wapres Gibran meninjau Jembatan Arosuka yang terdampak bencana banjir bandang. |
Kedatangan Wapres menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana benar-benar terpenuhi. Di lapangan, perhatian utama diarahkan kepada warga yang terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi akibat banjir bandang.
Wapres terlebih dahulu menemui para pengungsi di Posko Pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro. Selain melihat kondisi tempat pengungsian, Wapres berinteraksi dengan warga untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi setelah bencana menerjang permukiman.
Dalam penanganan darurat tersebut, Wapres menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk tempat tinggal sementara dan berbagai keperluan lainnya, tersedia selama masa tanggap darurat.
Dari posko pengungsian, Wapres melanjutkan peninjauan ke rumah-rumah warga yang terdampak di Desa Koto Gaek Guguak. Kondisi di lokasi menjadi gambaran langsung mengenai dampak banjir bandang terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Tidak hanya kerusakan bangunan, pemerintah juga diminta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kerugian masyarakat. Pendataan mencakup rumah warga, lahan pertanian hingga hewan ternak yang terdampak bencana.
Wapres meminta proses pendataan dilakukan secara cermat agar pemerintah memiliki basis data yang jelas dalam menentukan langkah pemulihan dan bentuk bantuan yang diperlukan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan pemulihan kerugian warga akan menjadi bagian dari penanganan pascabencana. Langkah tersebut penting mengingat sebagian masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan akibat kerusakan lahan pertanian dan ternak.
Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Wapres menekankan agar warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat segera memperoleh pengurusan kembali. Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan dan bantuan pemerintah.
Infrastruktur Menjadi Prioritas Pemulihan
Selain menemui pengungsi dan meninjau permukiman warga, Wapres juga mendatangi Posko Utama Penanggulangan Bencana untuk melihat perkembangan penanganan di lapangan.
Sejumlah infrastruktur publik yang terdampak turut menjadi perhatian, termasuk Jembatan Arosuka yang merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Kerusakan maupun gangguan pada infrastruktur transportasi memiliki dampak lebih luas karena dapat memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi serta kelancaran pelayanan pemerintah.
Karena itu, Wapres menginstruksikan agar pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dilakukan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi teknis di lapangan.
Wapres juga meninjau Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang terdampak bencana. Pemulihan fasilitas pemerintahan dinilai penting agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terhenti akibat bencana.
Penanganan pascabencana dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembersihan material dan perbaikan kerusakan fisik. Pemerintah juga dituntut memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan, akses transportasi pulih, pelayanan pemerintahan kembali normal, serta warga memperoleh kepastian mengenai pemulihan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.
Kunjungan Wapres ke Solok memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama dan bergerak dalam beberapa tahap sekaligus, mulai dari penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pendataan kerugian, pemulihan administrasi kependudukan hingga rehabilitasi infrastruktur.
Di tengah situasi darurat, kecepatan respons menjadi penting. Namun, proses pemulihan juga membutuhkan pendataan yang akurat dan koordinasi antarlembaga agar bantuan serta rehabilitasi benar-benar menjangkau masyarakat yang terdampak.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait selanjutnya diharapkan terus melakukan pemantauan kondisi warga dan memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi hingga mereka dapat kembali ke tempat tinggal atau memperoleh tempat hunian yang aman dan layak.
Bagi masyarakat terdampak, pemulihan bukan sekadar kembali berdirinya rumah dan terbukanya akses jalan. Lebih jauh, pemulihan berarti mengembalikan rasa aman, keberlangsungan mata pencaharian serta kehidupan sosial warga yang terganggu akibat bencana.
(By/red)
