 |
| Bupati Eka Putra bersama kepala daerah se-Sumatera Barat mengikuti pembahasan bersama Komisi II DPR RI. |
Padang, MP----- Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat. Forum yang berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026), turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., bersama sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat.
 |
| Komisi II DPR RI menyerap aspirasi pemerintah daerah dalam kunjungan kerja spesifik di Sumatera Barat. |
Kunjungan kerja tersebut menjadi ruang bagi Komisi II DPR RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan sejumlah kondisi aktual yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik serta kebutuhan daerah dalam menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.
Bupati Eka Putra menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga legislatif. Menurutnya, keterhubungan antarlembaga menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Koordinasi dan komunikasi antara daerah, pemerintah pusat dan legislatif sangat penting, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia menilai, dukungan serta sinergi lintas pemerintahan dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan.
Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat sekaligus memperlihatkan pentingnya forum dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Aspirasi yang disampaikan kepala daerah diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran sesuai kewenangannya.
Bagi Tanah Datar, komunikasi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah melalui jalur koordinasi antarpemerintahan.
Pertemuan di Istana Gubernur Sumatera Barat itu pun diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik masing-masing daerah.
(Td/MP)
